Romo Dr Benny Susetyo sedang menyampaikan paparannya tentang nilai-nilai Pancasila, kaitannya dengan perlindungan pekerja migran. Foto: Dk Rm Benny

KUPANG (SUARABARU.ID) – Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Dr Antonius Benny Susetyo menyatakan, ideologi Pancasila benar benar nyata dibumikan jika dalam praktik rekrutmen, pelatihan, dan penyaluran tenaga kerja migran benar benar terbuka, mengindahkan nilai kemanusiaan, dan bebas dari intervensi mafia dan cukong.

Hal ini dinyatakan Benny dalam acara pembekalan dan pengukuhan kepada Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia atau KAWAN PMI  yang diselenggarakan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Selasa 19 September 2023 di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Dalam acara pembekalan dan pengukuhan ini, Benny Susetyo menyoroti banyaknya minat masyarakat untuk menjadi pekerja migran tidak dibarengi dengan perlindungan. “Praktik-praktik ilegal dari agen-agen yang kadang mendapat backing dari oknum pemerintah, swasta maupun LSM sering berujung kepada kerugian untuk para pekerja migran, baik secara moril, materiil bahkan nyawa,” kata Dr Benny.

Mafia dan cukong ini, kata dia, bekerja secara struktural dan menyeluruh dengan menjangkau dan mencari korban mereka hingga ke desa-desa. Karena itulah menurut Benny, penting bagi kita untuk  kembali pada nilai-nilai Pancasila dalam upaya memperbaiki tata kelola pengiriman para pekerja migran.

“Hingga proses yang dihadapi para pekerja migran dalam upaya mendapatkan pekerjaan di Mancanegara dapat berjalan lancar,bersih serta memastikan hak hak para pahlawan devisa ini terlindungi,” ujar Benny.

Dalam acara yang dihadiri oleh seratusan orang anggota KAWAN PMI ini, Benny menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara  merupakan konsensus bangsa sebagai pedoman hidup dalam kehidupan  berbangsa dan bernegara.

“Karenanya implementasi Pancasila dalam setiap aspek bermasyarakat menjadi penting karena Pancasila merupakan ideologi dasar negara Indonesia dan memiliki peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku bangsa Indonesia,” kata dia.

Lakukan Perbaikan

Dengan nilai-nilai Pancasila ini diharapkan terjadi sinergi antara para pihak dan stakeholders dalam upaya senantiasa memperbaharui dan memperbaiki alur pengiriman tenaga kerja migran ke luar negeri.

“Hingga ada check and balance antara para pihak demi perlindungan yang komperhensif terhadap hadap hak tenaga kerja migran dan memastikan tidak ada hal hal yang mengganggu proses pengiriman tenaga kerja migran dan tidak ada hak hak dari tenaga kerja migran yang tercurangi,” ujar Benny.

Doktor komunikasi politik ini juga menyatakan bahwa implementasi Pancasila seharusnya dapat menjadi pedoman dan menjadi dasar pembuatan kebijakan bagi para stakeholders dalam menghadapi fenomena penyelewengan yang terjadi dalam proses rekrutmen,pelatihan maupun pengiriman tenaga kerja migran ke luar negeri.

“Aktualisasi nilai -nilai Pancasila dalam upaya perlindungan pekerja migran adalah bukti dan jaminan kehadiran negara dalam melindungi martabat kemanusiaan setiap warganya dengan memastikan semua warga negara yang menjadi pekerja migran benar benar mendapatkan perlindungan dari negara,” ujarnya.

Diharapkan juga adanya peran aktif dari para kepala daerah dengan benar-benar mengefektifkan instansi terkait agar berkolaborasi aktif dalam upaya perlindungan terhadap pekerja migran. “Perlindungan tersebut dapat diwujudkan secara nyata misalnya dengan membuat kebijakan yang berpihak kepada para pekerja migran, memberikan informasi sejelas jelasnya mengenai posisi, hak-hak, kewajiban serta kemungkinan kemungkinan yang akan dihadapi oleh masyarakat ketika mereka memilih untuk menjadi pekerja migran,” ujar rhaniwan Katolik ini.

Pemerintah, dinas terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat serta organisasi keagamaan diharapkan juga berperan aktif dan bersinergi dalam upaya perlindungan dan rehabilitasi terhadap para Pekerja Migran yang menghadapi masalah masalah terkait pekerja migran seperti masalah deportasi, izin yang habis, dan atau masalah kriminal.

Hadir dalam acara ini Patar Hasudungan Silalahi dari Polda Nusa Tenggara Timur, Yudi Kurniadi dari Imigrasi, Tota Oseana Silalahi dari Kementerian Sosial, serta Romo Vincentius Tamelab dari Keuskupan Agung Kupang.

wied