TAWANGMANGU (SUARABARU.ID)– Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa), bersama para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Jabanusa, kembali menggelar kegiatan Lokakarya Media Periode II SKK Migas-KKKS Jabanusa.
Tema yang diambil dalam kegiatan ini yakni, ‘Peran Program Pengembangan Masyarakat dalam Kegiatan Industri Hulu Migas untuk Ketahanan Energi’. Kegiatan kedua tahun ini diselenggarakan di kawasan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Rabu (5/7/2023).
Dalam acara yang dihadiri perwakilan KKKS Jabanusa, dan sekitar 43 perwakilan media di Jawa Timur dan Jawa Tengah ini, dibuka Kepala SKK Migas Jabanusa, Nurwahidi.
BACA JUGA: Jalur Antarprovinsi Wonogiri-Pacitan Macet, Pohon Tumbang Melintang Jalan
Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa Pak Nur ini menyampaikan, tidak hanya peran Program Pengembangan Masyarakat (PPM) dalam industri migas yang penting dalam mewujudkan ketahanan energi. Namun peran media juga sangat penting, untuk pemberitaan industri hulu migas, sekaligus sebagai alat untuk memberikan masukan.
Kegiatan lokakarya ini merupakan salah satu momen untuk memberikan masukan bagi SKK Migas dan KKKS, agar lebih baik. Hal itu sekaligus untuk memberikan informasi terbaru, soal industri ini kepada para awak media.
”Produksi gas sejak 2023 potensinya jauh mengalami lonjakan. Tahun 2022, kita hanya bisa mengalirkan gas sekitar 450 MMSCFD. Namun pada 2023, kita mengalami peningkatan atau tambahan produksi sebesar 360 MMSCFD. Tantangan besarnya adalah, belum sepenuhnya semua gas terserap oleh industri-industri,” kata Pak Nur.
BACA JUGA: Lewat Meja Makan Bisa Kuatkan Ikatan Emosional Orang Tua dan Anak
Ditambahkan dia, sejauh ini gas sudah terserap oleh PLN, PKG, dan PGN. Namun diharapkan, agar industri-industri lain di Jatim dan Jateng bisa menggunakan gas, karena banyak yang masih menggunakan batubara.
Dalam Kegiatan Industri Hulu Migas, SKK Migas dan KKKS, memerlukan dukungan dari media dalam bentuk masukan-masukan, serta membantu memberikan pemberitaan yang mengedukasi masyarakat.
”Terima kasih kepada rekan-rekan media, atas bantuan pemberitaan tentang industri hulu migas selama ini. Sebanyak 97 persen pemberitaan positif, 2,7 persen pemberitaan netral, dan 0,3 persen pemberitaan negatif. SKK Migas tetap terbuka atas masukan dan koreksi,” ungkap dia lagi.
BACA JUGA: Mulai 10 Juli Polda Jateng Bakal Gelar Operasi Patuh Candi 2023, Ini Sasarannya!
Hadir sebagai pembicara, Joko Susanto, yang merupakan pengajar pada Jurusan Hubungan Internasional Universitas Airlangga, Surabaya. Joko memberikan materi mengenai ‘Program Pengembangan Masyarakat (PPM) dan Arti Pentingnya dalam Tata Kelola Usaha Hulu Migas di Indonesia’.
Dia tidak hanya menjelaskan mengenai PPM, namun juga menjelaskan tentang regulasi dan tata kelola industri migas.
”Kehadiran program PPM ini, merupakan bagian dari keikutsertaan dan tanggung jawab perusahaan dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat. PPM juga menjadi bagian dari rencana maupun tindak lanjut dari perencanaan AMDAL,” jelas Joko.
BACA JUGA: Stadion Sepak Bola di Indonesia Diminta Sesuaikan Standar FIFA
Menurut dia, PPM juga menghadirkan supervisi dan otorisasi dari perwakilan negara, dalam hal ini SKK Migas. PPM juga mengharuskan mitigasi sosial secara tersurat, dan memberikan daya dukung terhadap kelancaran operasi.
Joko juga memberikan satu usulan untuk SKK Migas dan KKKS Jabanusa, agar memiliki peta penerima manfaat kegiatan PPM.
Dengan memiliki peta, SKK Migas dan KKKS Jabanusa bisa mengetahui wilayah mana yang belum tersentuh program PPM. Hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memang berhak, alias masyarakat yang terdampak dari operasi sebuah perusahaan migas.
”Dalam menjalankan program PPM, pelaku SKK Migas dan KKKS Jabanusa jelas perlu bersinergi dengan pemerintah kabupaten terkait, agar program-program PPM bisa direncanakan dan dijalankan secara sinkron,” jelasnya.
Riyan
