WONOSOBO(SUARABARU.ID)-Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah dari Fraksi PKB Kiai Ahmad Fadlun Sy mengatakan kaum perempuan masa kini harus melek politik dan tidak boleh sampai buta politik. Sebab melalui jalan politik kebijakan yang berperspektif gender bisa diperjuangkan.
“Salah satu pendukung demokrasi yang sangat potensial adalah keterlibatan kaum perempuan dalam kancah politik. Sudah saatnya penguatan hak dan pendidikan politik bagi perempuan diutamakan,” kata politisi asal Jangkrikan Kepil Wonosobo itu.
Gus Fadlun-demikian dia kerap disapa-mengatakan hal tersebut ketika menjadi pembicara dalam acara “Sosialisasi Pendidikan Demokrasi Daerah” bertema “Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global” di Aula Gedung MWC NU Wonosobo, Senin (29/5/2023).
Dalam acara yang digelar Sekretariat DPRD Jateng bersama Jaringan Perempuan Usaha Kecil (Jarpuk) Wonosobo itu, juga menghadirkan Hj Amiroh Zaitun (politisi PKB) dan Nuke Maya (Ketua Kaukus Politik Perempuan Indonesia/KPPI) Wonosobo, sebagai pembicara atau pemateri.
Menurut Gus Fadlun, pendidikan politik bagi perempuan harus mempunyai arah yang jelas menuju pada kemampuan kaum perempuan yang memiliki kekuatan dan penyadaran akan pentingnya pembebasan kaum perempuan atas marginalisasi politik terhadap kaumnya.
“Dengan demikian, kaum perempuan memiliki jati diri yang kuat dalam kiprah politiknya. Garis besar tujuan keterlibatan kaum perempuan dalam kancah politik adalah ikut menentukan arah perkembangan dan pembangunan di segala bidang,” tegas dia.
Sementara itu, Amiroh Zaitun menambahkan saat ini masih ada dogma yang acapkali menghalangi perempuan berkiprah dalam dunia politik. Dogma itu, antara lain, bahwa politik adalah mainstreamnya laki-laki, politik sarat dengan kekerasan, politik menghabiskan biaya, atau politik itu kejam.
Keterwakilan Politik
“Dogma semacam itu berkontribusi pada rendahnya minat perempuan terjun dalam dunia politik. Padahal hakikat dari politik adalah menghadirkan kebajikan, keadilan, kesejahteraan dan keamanan bersama melalui kekuasaan,” terang perempuan yang juga pernah jadi wakil rakyat di DPRD Wonosobo itu.
Apabila perempuan dapat melihat dan memahami dunia politik secara benar, Amiroh yang juga aktifis Fatayat dan Muslimat NU itu, menegaskan bahwa partisipasi perempuan dalam pembangunan akan meningkat. Kebijakan yang berperspektif gender pun akan maksimal.
“Perempuan akan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sehingga dapat berperan dan berkontribusi dalam memperjuangkan nasib perempuan Indonesia melalui berbagai kebijakan. Baik di partai politik maupun melalui politik anggaran di parlemen,” tuturnya.
Sementara itu, Nuke Maya mengatakan melalui pendidikan politik, menjadi langkah strategis dalam meningkatkan indeks pemberdayaan gender. Salah satunya ialah meningkatkan keterwakilan perempuan di politik sebagai wakil rakyat. Apalagi komposisi perempuan di DPRD kini masih sangat minim.
“Dalam kaitannya dengan pemberdayaan perempuan bidang politik, maka perlu ditingkatkan kapasitas dan memperluas cakupan pendidikan politik bagi perempuan. Hal itu sangat diperlukan untuk mendorong dan membangkitkan kesadaran politik perempuan,” ungkapnya.
Dengan sosialisasi pendidikan demokrasi daerah, diharapkan para perempuan akan memperoleh informasi yang tepat dari sumber-sumber yang kompeten, berkaitan dengan dunia politik. Sehingga, perempuan tidak lagi alergi untuk terjun ke dunia politik praktis.
“Untuk itu, perempuan harus didorong baik dari sisi kuantitas maupun kualitas di ranah politik, agar kelak yang bersangkutan mempunyai posisi tawar yang tinggi. Maka politik penting bagi kaum perempuan, mengingat dunia politik erat kaitannya dengan kebijakan di banyak hal,” ucapnya.
Muharno Zarka
