SEMARANG (SUARABARU.ID)– Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyerahkan Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa jabatan, kepada empat Penjabat (Pj) kepala daerah di provinsi ini.
Dia berpesan, agar semua Pj Bupati dan Wali Kota agar dapat menjaga integritas dan kondusivitas wilayah. Selain itu juga, menyiapkan transisi kepala daerah pada Pemilu mendatang.
Empat Pj Bupati dan Wali Kota yang menerima perpanjangan masa jabatan antara lain, Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta, Pj Bupati Batang Lani Dewi Rejeki, Pj Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto, dan Pj Wali Kota Salatiga Sinoeng Noegroho Rachmadi.
BACA JUGA: Pencegahan Perundungan di Lingkungan Pendidikan Harus Konsisten Dilakukan
SK perpanjangan masa jabatan Pj Bupati dan Wali Kota ini, diserahkan Gubernur Ganjar Pranowo kepada empat penjabat kepala daerah itu, di Kantor Gubernur Jateng, Senin (22/5/2023).
”Saya mengingatkan untuk jaga integritas dan mereformasi birokrasi. Maka dua tahun, kalau kemudian kemarin satu tahun mereka oke, lalu ini diperpanjang, maka tahun kedua saya minta lebih masif lagi, dan bisa melayani dengan baik dan menjaga integritas,” kata Ganjar, usai menyerahkan SK perpanjangan masa jabatan Pj Bupati dan Wali Kota.
Integritas dan reformasi birokrasi memang kembali ditekankan Ganjar, kepada para Pj Bupati dan Wali Kota. Rapor keempat penjabat kepala daerah itu, selama satu tahun menjabat, dapat dinilai bagus. Sehingga mendapatkan perpanjangan dari Menteri Dalam Negeri.
BACA JUGA: Pengurus Ranting NU Mangunan Mentradisikan Kembali Forum Lailatul Ijtima’
Untuk itu, dalam satu tahun ke depan mereka diminta tidak takut melakukan tindakan ekstra, dalam hal reformasi birokrasi, serta menyikat habis budaya korupsi dan pungli.
”Sekali lagi, jaga integritas, beri layanan yang bagus, tidak pungli, tidak korupsi. Ini saya ingatkan betul-betul, karena itu yang menjadi harapan masyarakat. Jadi, ‘mboten korupsi, mboten ngapusi’ itu benar-benar sampai ke bawah,” tegas Ganjar.
Di luar itu, dia juga memberikan catatan kepada penjabat kepala daerah terkait, beberapa persoalan yang membutuhkan akselerasi. Di antaranya tentang kemiskinan ekstrem, stunting, dan ekonomi lokal. Selain itu, Ganjar juga mengingatkan agar penjabat kepala daerah tidak bergaya hidup mewah.
BACA JUGA: Pelayanan SKCK Polres Blora Diserbu Pelamar Kerja Setelah Pengumuman Kelulusan Sekolah
”PR-nya masih banyak, ada kemiskinan ekstrem, stunting, dan ekonomi lokal. Saya ingatkan juga, agar tidak ada gaya hidup mewah, jangan sok pamer. Berikan yang terbaik selama menjabat,” pintanya.
Hal lain yang ditekankan Ganjar kepada para Pj Bupati dan Wali Kota adalah, terkait kondusivitas wilayah dan persiapan Pemilu 2024, untuk transisi kepala daerah. Dalam hal ini, sinergitas dengan Forkopimda harus dijaga. Baik dari sisi anggaran, maupun keamanan.
”Tugasnya adalah menyiapkan transisi, jadi nanti waktu Pemilu, harus menyelenggarakan. Pemilu di level Kabupaten/Kota, karena akan ada Pilkada. Tugasnya menyiapkan, biasanya anggaran,” pesan Ganjar.
Ditekankan pula, untuk pembahasan hal itu, perlu berembug dengan DPRD. ”Jangan lupa jaga kondusivitas, termasuk netralitas dan sebagainya. Itu sebenarnya tugas mereka dalam kondisi melakukan transisi ini,” tukasnya.
Riyan
