SEMARANG (SUARABARU.ID)– Keselamatan nyawa manusia di masa pandemi covid-19, harus konsisten menjadi kepedulian bersama. Hal itu bisa dlakukan melalui kebijakan yang berorientasi pada perlindungan setiap warga negara.
”Catatan peningkatan kasus covid-19 dalam beberapa bulan terakhir ini, harus menjadi pengingat kita semua, untuk tetap mengedepankan keselamatan setiap warga negara dalam kesehariannya,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam sambutan tertulisnya.
Dia menyampaikan hal itu, pada diskusi daring bertema ‘Menghadapi Tantangan Kenaikan Kasus Covid-19 Pasca Mudik Lebaran’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (3/5/2023).
BACA JUGA: Sukses Bertransformasi, PLN Raih Pendapatan Penjualan Rp311,1 Triliun pada 2022
Diskusi yang dimoderatori Eva Wondo (Jurnalis Metro TV) itu, menghadirkan Prof dr Dante Saksono Harbuwono SpPD-KEMD PhD (Wakil Menteri Kesehatan RI), Prof dr Ali Ghufron Mukti MSc PhD (Direktur Utama BPJS Kesehatan).
Lalu ada pula Prof Dr Tjandra Yoga Aditama (Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI-Direktur WHO SEARO/World Health Organization South East Asia Regional Office 2018-2020), sebagai narasumber. Hadir juga Ratu Ngadu Bonu Wulla (Anggota DPR RI Komisi IX) sebagai penanggap.
Data Kementerian Kesehatan per 22 April 2023, menunjukkan angka kematian 13 kasus, dan kasus aktif naik dari 10.448 kasus menjadi 10.881 kasus. Sedangkan pasien yang dirawat dalam periode 15-22 April, tercatat 1.617 orang.
BACA JUGA: Komisi D DPRD Kudus Minta Perbaikan Sekolah Rusak Harus Jadi Prioritas
Menurut Lestari, melonjaknya kasus covid-19 pada awal April 2023, akibat melemahnya penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat.Rerie sapaan akrab Lestari mengakui, pengabaian terhadap ragam anjuran untuk mengedepankan protokol kesehatan dalam keseharian, masih kerap terjadi.
Para pemangku kepentingan dan masyarakat, tambah Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah, perlu menerapkan cara berpikir, bahwa pada kenyataannya hingga saat ini Indonesia belum sepenuhnya lepas dari pandemi.
Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu mendorong para pemangku kepentingan, untuk mengaktifkan kembali kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan di ruang publik, sambil memastikan segenap lapisan masyarakat telah melalui tahapan vaksinasi, dalam upaya membangun kekebalan komunitas yang lebih baik.
BACA JUGA: Ganjar Pranowo ‘Nyantri’ ke Gus Baha
Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan, lonjakan kasus covid-19 bukan disebabkan adanya peningkatan perjalanan orang, tetapi lebih dikarenakan munculnya varian baru.
Covid-19 varian Arcturus yang tercatat masuk Indonesia pada 10 Maret 3023, menurut Dante, memiliki daya tular yang lebih tinggi daripada varian Omicron. Ada indikasi, tetap bisa menular pada orang yang sudah divaksinasi.
Diakui Dante, per awal 2023 imunitas masyarakat Indonesia terhadap covid-19 tercatat di atas 90 persen. Namun, tambahnya, imunitas yang terbangun dari hasil vaksinasi, rata-rata hanya bertahan selama enam bulan. Sehingga masih diperlukan vaksinasi booster, agar imunitas tubuh tetap terjaga.
BACA JUGA: Resmikan IBS, Bupati Hartopo Dorong Reformasi Pelayanan Kesehatan
Dante mengungkapkan, untuk mengantisipasi potensi lonjakan kasus covid-19, pemerintah sudah memiliki kesiapan yang memadai, terkait kecukupan fasilitas kesehatan, kecukupan stok vaksin covid-19, persediaan oksigen cair hingga aktivasi telemedicine, bagi para pasien covid-19 yang melakukan isolasi mandiri.
Sebagai langkah penting pencegahan penularan covid-19, tegas Dante, upaya pemeriksaan sejak dini bila ada gejala-gejala yang dirasakan, harus segera dilakukan. Dengan langkah itu, potensi penularan kepada orang lain akan semakin rendah.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengungkapkan, pandemi covid-19 termasuk bencana non-alam, sehingga pemerintah tetap akan membiayai melalui BPJS Kesehatan.
BACA JUGA: Desa Antikorupsi di Jepara Disiapkan Insentif Hingga Rp300 Juta
Sehingga, ujar Ghufron, peningkatan kasus covid-19 saat ini, di tengah status pandemi di Indonesia, pengobatan dan penanganannya bisa dibiayai BPJS. Secara umum, penanganan terkait public health, seperti pandemi covid-19, merupakan domain dari Kementerian Kesehatan.
Ditambahkan dia, peran BPJS Kesehatan dalam penanganan covid-19 di Tanah Air adalah mendukung pemerintah sesuai kapasitasnya, dalam sistem pembiayaan pencegahan dan pengobatan covid-19.
”Saat ini sampai dengan Maret 2023, keanggotaan BPJS Kesehatan sudah mencapai 91,58 persen atau 252,17 juta penduduk Indonesia. Kami berharap masyarakat tetap waspada, dan upaya pencegahan tetap dilakukan,” tegasnya.
Riyan
