Foto bersama Ketua dan Anggota DPRD Kota Magelang dengan wartawan, (Dok Sekwan DPRD)

MAGELANG (SUARABARU.ID) – Peran wartawan tidak hanya sekedar menyajikan berita kepada masyarakat, tapi lebih penyeimbang dan penyambung lidah rakyat.

‘’Peran pers dalam pembangunan sangat besar. Karena itu, saya mengajak insan pers untuk rutin berdiskusi dengan DPRD guna memupuk kemitraan,’’ ajak Ketua DPRD Kota Magelang, Budi Prayitno, saat media gathering, kemarin.

Terkait itu, lanjutnya, maka kemitraan anggota DPRD dengan wartawan terus dipupuk. Kinerja kita saat ini terus diawasi masyarakat, sehingga setiap kegiatan kita sebaiknya terekam dan terpublish,’’ tutur Udi, panggilan akrabnya.

Dia menegaskan, peran media sangat penting guna menyampaikan program pembangunan di Kota Magelang. Tidak hanya bagi eksekutif (Pemkot Magelang red), tetapi juga lembaga legislasi DPRD.
‘’Ekesekutif dan legislatif sama-sama sebagai penyelenggara daerah. Diharapkan dengan kolaborasi saling menguntungkan kita bisa lebih optimal memberikan pelayanan dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang konstruktif,’’ ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Magelang itu.

Udi juga meminta anggota DPRD tidak anti kritik. Karena peran pers juga sebagai kontrol sosial, sekaligus mitra kritis DPRD Kota Magelang.

‘’Jangan kita menjadi seorang yang anti kritik. Kalau ada ide dan gagasan positif sebaiknya kita tampung. Salah satunya lewat kegiatan ini. Ke depan diharapkan bisa menjadi agenda rutin, sehingga akan lahir gagasan-gagasan cemerlang dari setiap diskusi yang kita gelar bersama awak media,’’ ungkapnya.

Ketua PWI Kota Magelang, Wiwid Arif memberi apresiasi adanya diskusi politik antara insan pers dan jajaran DPRD Kota Magelang maupun Sekretariat DPRD.

Menurutnya, antara DPRD dan pers perannya tidak bisa dipisahkan, karena keduanya merupakan bagian dari empat pilar demokrasi Indonesia.

‘’Di sisi lain, media massa akan terus membutuhkan keberimbangan dalam setiap pemberitaannya. Tidak semua harus oposisi terhadap pemerintah, akan tetapi dalam upaya penyajian pemberitaan biasanya kami menerapkan sistem dua arah, yaitu eksekutif dan legislatif,’’ katanya.

Dia mengatakan, banyak persepsi di masyarakat yang menduga DPRD hanya membahas tentang partai politik. Padahal, DPRD adalah bagian dari penyelenggara daerah, dan kedudukannya sama dengan eksekutif.

‘’Setahu masyarakat, DPRD itu bahas tentang politik saja, sehingga tidak sedikit yang merasa sungkan. Padahal definisi politik sangat luas. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Maka usaha untuk mencapai kebaikan itu harus melibatkan semua pihak,’’ terangnya.

Doddy Ardjono