Provinsi-provinsi tersebut antara lain dua di Nusa Tenggara Barat, 10 di Nusa Tenggara Timur, satu di Sulawesi Barat, dua di Sulawesi Utara, delapan di Sulawesi Tengah, lima di Maluku, enam di Maluku Utara, 10 di Papua, dan tiga di Papua Barat. Peresmian selanjutnya akan dilakukan pada akhir November.
“Pertama-tama kami ucapkan apresiasi kepada gubernur dan para kepala daerah telah memfasilitasi kehadiran lembaga penyalur BBM Satu Harga. BBM Satu Harga ini adalah wujud keberhasilan memberikan akses BBM yang mudah dengan harga yang sama hingga ke wilayah 3T di seluruh Indonesia,” lanjut Alfian.
Di balik manfaatnya yang besar, Alfian turut menuturkan tantangan yang besar dalam proses distribusi energi ke lembaga penyalur BBM Satu Harga, apalagi yang berlokasi di daerah 3T. Sudah biasa, jika BBM ini harus didistribusikan menggunakan berbagai moda transportasi, baik itu darat, air, dan udara sebelum sampai di lembaga penyalur BBM Satu Harga.
Lebih jauh dijelaskan, dalam proses pendistribusian BBM Satu Harga cukup jamak terjadi pergantian moda transportasi hingga empat sampai lima kali hingga BBM sampai di lembaga penyalur dan kepada masyarakat.
“Bahkan, di daerah tertentu seperti Puncak Jaya Papua, bahkan bisa mencapai enam bahkan delapan kali. Namun ini adalah komitmen Pertamina Patra Niaga untuk melaksanakan amanah memastikan akses energi bagi masyarakat,” tukas Alfian.
Kepala BPH Migas, Erika Retnowati mengatakan bahwa BPH Migas mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memastikan serta menjamin penyaluran energi terutama ketersediaan BBM yang terjangkau di seluruh pelosok negeri.
“Dari target 92 titik lembaga penyalur BBM Satu Harga di tahun 2022, saat ini terealisasi 69 titik, artinya masih ada target yang perlu kita penuhi. Adanya program BBM Satu Harga ini mudah-mudahan manfaat kehadirannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga dapat menggerakan roda perekonomian di wilayah 3T, dan menjadi perwujudan energi berkeadilan bagi masyarakat Indonesia,” kata Erika.
Hery Priyono
