Menurut Plt. Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, hal itu dilakukan mengingat masa kontrak bangunan fisik atau lapak relokasi pasar tersebut telah habis dan sudah tidak dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang.
“Di sini kami sedang berkonsultasi dengan BPK. Karena ketika ada barang aset Pemerintah Kota yang sudah tidak dipakai pasti harus dilelang. Dari lelang ini nantinya apakah akan dibongkar dulu baru dilelang atau bisa langsung dilelang saja. Karena aset ini akan menjadi objek audit BPK, sehingga harus melalui proses tahapan itu dulu,” katanya, Rabu (26/10/2022).
Dirinya menyebut jika nantinya BPK merekomendasikan untuk dibongkar terlebih dahulu atau tetap berbentuk lahan tanpa diubah dan boleh dimanfaatkan, maka seluruh keputusan mutlak di tangan BPK. Sehingga ada landasan regulasi yang Pemkot Semarang harus lewati.
“Kita harus mengetahui proses lelangnya, terus kita berkonsultasi supaya menemukan titik terangnya karena kewenangan lelang ada di Kementerian Keuangan jadi memang tahapannya panjang. Sehingga kami mohon waktu untuk menyelesaikan,” kata Mbak Ita.
Selain berkoordinasi dengan BPK, Pemkot Semarang juga berencana untuk melakukan koordinasi dengan pihak Masjid Kauman agar bisa memahami kondisi proses regulasi lelang saat ini. Sehingga harapannya tidak ada salah informasi pada saat prosesnya.
Mbak Ita menerangkan kondisi lainnya yang juga menjadi fokusnya yaitu terkait cara untuk meramaikan Pasar Johar yang saat ini berada di sekitar Masjid Kauman, lokasi Pasar Johar awal sebelum di relokasi.
Beberapa di antaranya Pemkot Semarang membuat keramaian dengan menyelenggarakan fashion show, serta kegiatan-kegiatan lain yang akan menambah keramaian di Pasar Johar.
“Kami selaku Pemerintah Kota Semarang juga akan selalu mensupport, ini yang akan diurai satu per satu. Insyaa Allah ini akan berjalan lancar sesuai tahapannya,” pungkas Ita.
