KUDUS (SUARABARU.ID) – Pemerintah Kabupaten Kudus, menyiapkan anggaran Rp4,36 miliar untuk program bantuan langsung tunai (BLT) BBM terhadap 9.700 penerima manfaat dari pelaku UMKM dan sektor transportasi sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat.
“Upaya yang dalam waktu dekat dilaksanakan untuk penanggulangan dampak inflasi berupa penyaluran BLT bahan bakar minyak (BBM). Sedangkan langkah berikutnya berupa operasi pasar,” kata Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kudus Dwi Agung Hartono di Kudus, Jateng, Kamis.
Ia berharap dengan adanya bantuan tersebut, maka warga kurang mampu tetap bisa berbelanja kebutuhan pokok setiap harinya, sehingga diharapkan tingkat inflasi di Kabupaten Kudus bisa terkendali.
Apalagi, bantuan BLT BBM tersebut rencananya diberikan kepada masing-masing penerima manfaat sebesar Rp150 ribu selama tiga bulan.
Adapun sasarannya, mulai dari pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) hingga sopir angkutan kota.
Pemerintah Kabupaten Kudus di Provinsi Jawa Tengah melibatkan pemerintah desa dalam mendata sopir angkutan kota dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) calon penerima bantuan langsung tunai (BLT) kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak dari pemerintah daerah.
Sementara, Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan pendataan penerima BLT BBM bagi pekerja sektor transportasi dan pelaku UMKM kini tengah dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa.
“Dengan melibatkan pihak desa, setidaknya data penerimanya tidak salah sasaran, karena merekalah yang lebih tahu tentang warganya,” kata Bupati.
Ia mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kudus masih membahas kriteria calon penerima BLT dari pemerintah daerah.
Menurut dia, sopir angkot maupun pelaku UMKM yang sudah pernah mendapatkan BLT BBM dari pemerintah pusat tetapi termasuk kelompok warga tidak mampu dan sangat membutuhkan bantuan akan dipertimbangkan menjadi penerima BLT dari pemerintah daerah.
“Target penyalurannya memang bulan September 2022, namun karena saat ini sudah mendekati akhir bulan tentunya baru bisa direalisasikan bulan berikutnya,” kata Bupati.
Dia mengatakan bahwa pemberian bantuan tunai kepada sopir angkot dan pelaku UMKM merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengendalikan inflasi akibat kenaikan harga BBM.
Sementara, data dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kudus menyebutkan jumlah sopir angkot yang nantinya menerima BLT diperkirakan mencapai 650-an sopir angkot yang berasal dari 22 trayek.
Ali Bustomi
