blank
Rakernas Dekopin yang merekomendasikan empat pokok pikiran untuk menjadi masukan dalam pembahasan RUU PPSK tentang pengaturan simpan lembaga keuangan dan RUU Perkoperasian ke Komisi IX DPR RI di Hotel Quest Semarang 25-26 Agustus 2022. Foto : Dok Absa

“Kami (Dekopin) mengedukasi teman-teman koperasi, baik simpan pinjam maupun serba usaha, agar mereka tidak resah. Bukan tidak berani diawasi, tapi kan ada kementriannya sendiri. Koperasi di kementerian koperasi, sementara perbankan itu kan di kementerian keuangan dan BI (Bank Indonesia), yang mengawasi OJK,” tegas Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur ini.

Sri Untari juga berharap, sebagai lembaga strategis yang memiliki anggota lembaga keuangan, ke depan ingin berkontribusi positif untuk kepentingan ekonomi negara dan ingin meningkatkan PDB (pendapatan domestik bruto) Indonesia dari 5,1 menjadi 6 hingga 7, sehingga mampu membantu Indonesia, untuk mempercepat pemerataan ekonomi melalui koperasi.

“Harapan kita, teman-teman koperasi agar segera berubah ya, memperbaiki manajemennya dan kelembagaannya, agar bisa menyambut perintah Pak Presiden, anggaran belanja 40 persen dibelanjakan untuk belanja UKM. Terutama untuk teman-teman koperasi yang memiliki anggota berbasis UKM,” pungkasnya.

Absa