JEPARA (SUARABARU.ID)- Sebanyak 16 ekor macan tutul Jawa berhabitat di kawasan hutan Gunung Muria. Eksistensi satwa yang tergolong dilindungi itu terancam punah, jika kelestarian ekosistemnya tidak terjaga . Karenanya, Pemkab Jepara sangat mendukung upaya manjadikan area populasi ini bertatus konservasi.
Hal tersebut ditegaskan Penjabat Bupati Jepara Edy Supriyanta di ruang kerjanya, saat menerima audiensi Djarum Foundation, Selasa (23/8/2022). Delegasi dipimpin oleh Supanji General Manager Corporate Development PT Djarum Bagian Penghijauan Kudus. Hadir di antaranya ada Pelaksana tugas Asisten I Sekda Akhmad Junaidi, dan Staf Ahli Bupati Ratib Zaini
Menurut Edy, Pemkab Jepara sangat mendukung strategi perlindungan habitat macan tutul jawa di kawasan hutan Muria. Dia meminta, kesadaran masyarakat lebih meningkat akan pentingnya keseimbangan ekosistem. “Setuju, Pemkab Jepara siap mendukung langkah-langkah baik ini,” ujarnya.
Sebelumnya Supanji menjelaskan, keberadaan 16 ekor macan tersebut didapatinya pada tahun 2019. Ketika itu pihaknya tengah melakukan survei di puncak Muria menggunakan camera trap. Dari temuan ini pihaknya lantas terpanggil, mengupayakan perlindungan populasi dan habitat untuk mencegah kepunahan satwa itu. “Kalau kita tidak melindungi kan sayang juga, macan tutul kan aset nasional juga,” tuturnya.
Dikatakan, kawasan hutan Muria masuk dalam tiga wilayah kabupaten, Jepara, Kudus, dan Pati. Total luasannya sekitar 5 ribu hektare. Dua ribu hektar di antaranya berstatus hutan lindung, dan sisanya ditanami kopi. Ia khawatir kawasan hutan lindung disalahfungsikan, sehingga mengancam habitat macan tutul jawa. “Harapannya, paling tidak yang 2 ribu hektare jangan sampai berkurang,” kata dia.
“Nanti akan terdesak terus kalau berkurang luasannya, dan punah pasti,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Supanji bersama tim Djarum Foundation meminta kepada Bupati Jepara, Kudus, dan Pati untuk mendukung perubahan status fungsi hutan. Dari hutan lindung menjadi kawasan konservasi. Dukungan tersebut nantinya akan diusulkan ke Gubernur lalu kementerian.
Hadepe – kmf
