SEMARANG (SUARABARU.ID)– Kriteria desain Ibu Kota Negara (IKN) di antaranya harus menjamin keberlanjutan lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi serta mewujudkan kota yang cerdas, modern, dan berstandar internasional.
Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI 2010-2014, Ir Achmad Hermanto Dardak MSc PhD IPU saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional dengan tema ”Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan” yang digelar USM pada 19 Agustus 2022 di Auditorium Ir Widjatmoko USM.
”Prinsip urban desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN harus merefleksikan identitas nasional, sustainability dan smart metropolis,” kata Dardak.
Menurutnya, berbagai tantangan pembangunan ada di Jabodetabek, di antaranya tantangan infrastruktur perkotaan, banjir di Ibu Kota, urban, tingkat daya saing infrastruktur.
”Perlu adanya modernisasi jalan di Jakarta agar tidak berkumpul jadi satu, yang nantinya akan diterapkan di IKN yang baru,” ungkapnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip Prof Sudharto P Hadi MES PhD, Rektor USM Dr Supari ST MT.
Selain Dardak, kegiatan tersebut juga menghadirkan narasumber Guru Besar Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof Dr Ing I Gde Widiadnyana Merati Dea IPU.
Prof Widi membawakan materi mengenai bangunan tahan gempa untuk penerapan di IKN. Menurutnya, intensitas kegempaan yang rendah seperti di IKN Nusantara akan memberikan hasil perencanaan struktur atas yang jauh lebih ekonomis.
”Kemudian terhadap adanya ancaman gempa bumi ini, juga dapat direduksi bencananya melalui kesiapan dalam membangun dengan menerapkan berbagai standar (SNI) yang telah tersedia,” jelasnya.
Sementara itu Rektor USM, Dr Supari ST MT mengatakan, ide pemindahan IKN sudah ada sejak lama, mulai dari era Presiden RI-1, Ir Soekarno pada tahun 1957 dengan titiknya Ibu Kota di Palangkaraya. Kemudian di era Presiden Soeharto, muncul wacana pemindahan Ibu Kota ke daerah Jonggol, Jawa Barat.
Adapun pada era Presiden SBY muncul 3 opsi pemindahan IKN, dan di era Presiden Jokowi, pada 18 Januari 2022 DPR telah resmi mengesahkan RUU IKN menjadi UU IKN.
”Sudah lama isu pindah Ibu Kota ini muncul, dan sudah banyak negara terbukti dengan pindah Ibu Kota dan fine-fine saja akan melesat kemajuannya, kita punya harapan besar dengan pindah Ibu Kota juga akan semakin baik untuk Indonesia di masa yang akan datang,” katanya.
Menurut Supari, peran Perguruan Tinggi adalah sebagai institusi yang menyiapkan generasi mendatang.
Saat ini, generasi mendatang menjadi pembuka wacana untuk mengurai spektrum risiko dan benefitnya. Semakin besar benefitnya maka risiko yang diambil semakin besar.
”Perlu ditekankan bagaimana saat lulusan Perguruan Tinggi menerima estafet kepemimpinan dengan smooth dan baik dengan mengambil benefit yang sebesar-besarnya,” imbuh Supari.
Pakar lingkungan hidup sekaligus menjadi keynote speaker Prof. Sudharto mengatakan, pemindahan IKN bukan sekadar memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara.
Pemindahan IKN harus disertai perubahan paradigma pembangunan dengan berorientasi pada pembangunan jangka panjang, mempertimbangkan aspek pemerataan. Selain itu juga menyinergikan aspek ekonomi, ekologi dan sosial.
Dekan FT USM, Dr Purwanto ST MT mengatakan, kegiatan seminar ini diikuti oleh seluruh Perguruan Tinggi. Dia berharap, melalui kegiatan ini ada sharing dan pertukaran juga tambahan ilmu bagi kami para civitas akademika USM.
”Kami berharap, seminar nasional ini dapat memberikan banyak manfaat untuk mahasiswa. Kami ingin mahasiswa dapat mengambil ilmu dari narasumber yang sangat ini. Kami juga berharap melalui kegiatan ini ada sharing dan pertukaran juga tambahan ilmu bagi kami para civitas akademika USM,” kata Purwanto.
Muhaimin
