KUDUS (SUARABARU.ID) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus menggelar Rapat Paripurna dengan Agenda Penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kudus Perubahan 2022 dan APBD Kudus 2023 secara sekaligus, Kamis (11/8).
Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan, SE, MM yang dihadiri oleh Bupati Kudus, Dr. HM. Hartopo, Wakil Ketua DPRD Kudus, H. Mukhasiron, S. Ag, Wakil Ketua DPRD Kudus, Hj. Tri Erna Sulistyawati, SH, Wakil Ketua DPRD Kudus, Sulistyo Utomo, SH, Forkopimda Kudus serta seluruh Pejabat Daerah Kabupaten Kudus.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kudus Masan menyampaikan penandatanganan tersebut dilaksanakan setelah tahap demi tahap dilalui mulai dari Rapat Komisi-komisi, Rapat Koordinasi Pimpinan DPRD dengan Ketua Komisi-Komisi, dengan TAPD hingga Rapat Badan Anggaran dengan TAPD.
“Alhamdulillah, setelah melalui serangkaian tahapan yang dilakukan secara simultan, KUA PPAS Perubahan APBD 2022 dan KUA PPAS APBD 2023 bisa saat ini sudah terselesaikan,”kata Masan.
Selanjurnya, kata Masan, DPRD Kudus akan segera mengagendakan pembahasan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 serta RAPBD Tahun Anggaran 2023 secara berurutan.
Sebagai penutup, beliau berharap agar pembahasan perubahan KUA-PPAS kedepannya dapat berjalan sesuai waktu yang telah ditetapkan
“Semoga pembahasan ke depan lebih lancar sehingga proses pembahasan bisa diselesaikan secara tepat waktu,”tambah Masan.
Sementara, Bupati Kudus HM Hartopo usai pelaksanaan Paripurna menyampaikan rasa terima kasih atas kerja keras DPRD Kudus bersama jajaran OPD sehingga KUA PPAS baik Perubahan APBD 2022 dan APBD 2023 bisa terselesaikan.
Menurut Hartopo, dalam Perubahan APBD 2022 dan APBD 2023 nanti, Pemkab Kudus akan memprioritaskan pembenahan infrastruktur yang dalam dua tahun terakhir kurang mendapat perhatian akibat dampak pandemi.
“Yang menjadi prioritas utama tentu perbaikan infrastruktur jalan, LPJU dan kegiatan fisik lainnya,”kata Hartopo.
Selain itu, kata Hartopo, ada pula bidang kesehatan dan pendidikan. Dan untuk bidang kesehata tersebut, Pemkab Kudus juga akan mengoptimalkan alokasi DBHCHT yang diterima.
“Kesehatan juga akan menjadi perhatian khusus dan bisa menggunakan DBHCHT,”paparnya.
Ali Bustomi
