KEBUMEN (SUARABARU.ID) – Istri politisi senior Partai Golkar Kebumen Y Rini Kristiani menjabat sebagai Asisten II. Sebelumnya wanita berlatar dokter itu menjadi Staf Ahli Bupati.
Bupati Kebumen Arif Sugiyanto resmi melantik pejabat tinggi pratama untuk golongan eselon II, Rini Kristiani sebagai Asisten 2, di Pendopo Kabumian Rumah Dinas Buati Kebumen, Senin (23/5/.
Rini Kristiani bukan orang baru di jajaraan pejabat tinggi pratama Pemkab Kebumen. Ia pernah menjabat Kepala Dinkes dan istri dari Suprapto HS, mantan Ketua DPD Partai Golkar Kebumen dan kini kembali duduk sebagai DPRD.
Di posisinya yang baru itu, Bupati meminta kepada Rini Kristiani agar membenahi perekonomian di Kebumen. Khususnya di sektor perbankan. Sebab, Bupati melihat ada bank milik Pemda yang dianggap berada dalam kondisi terpuruk dan perlu diselamatkan keuangannya.
“Asisten 2 ini punya posisi strategis untuk membenahi perekonomian. Kita punya bank BUMD yang kondisinya saat ini terpuruk dan perlu diselamatkan. Sejak awal saya melihat berdasarkan hasil temuan perbankan bank ini dalam kondisi tidak sehat,”ujar Arif Sugiyanto.
Bank itu dinyatakan tidak sehat karena NPL-nya atau kredit macetnya begitu tinggi. Menurut Bupati, hal ini menunjukkan kinerja para direksi begitu lambat. NPL rata-rata 2 sampai 3 persen atau maksimal 5 persen. Namun bank milik Pemkab itu NPL-nya disebut sudah berada di angka 9 sampai 10 persen.
Jauh dari Sehat
“Ibarat sekolah ini sudah nilai merah rapor merah, jauh dari kata sehat. Setelah kita bedah salah satunya adalah mengendapnya uang yang seharusnya digelontorkan untuk UMKM, malah diendapkan dalam bentuk kas atau deposito,” terang Arif Sugiyanti
Menurut penuturan Bupati, jika didepositokan maka pengeluarannya lebih besar daripada hasil yang didapatkan. Keuangan bank pun akan semakin merugi. “Saya yakin Ibu Rini punya kemampuan untuk membenahi itu, harus bisa mencari orang-orang tepat dan kapabel untuk menyelematkan bank milik Pemda ini,”tegas dia.
Sejauh ini menurut Bupati, memang belum ada indikasi penyalahgunaan keuangan yang dilakukan para direksi yang bisa berakibat hukum. “Kita belum sampai ke arah sana, kita hanya baru melihat ketidakcakapan seorang direksi dalam mengelola perbankan,” tandas Arif Sugiyanto.
Bupati pun berencana untuk segera melakukan perombakan direksi yang baru demi menyelamatkan bank tersebut agar bisa kembali sehat. Tidak hanya itu, bupati juga tidak ingin ada kasus hukum yang menimpa para direksi seperti yang pernah terjadi pada salah satu bank daerah di masa sebelumnya.
“Makanya saya sampaikan dalam pemilihan direksi nanti harus jeli betul dipilih orang-orang yang berintegritas, punya pengalaman dan kemampuan dalam mengelola perbankan. Sehingga disamping sehat, perbankan juga harus bersih dari persoalan hukum,” tandasnya.
Komper Wardopo
