KUDUS (SUARABARU.ID) – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kudus Menggugat (AMUK) menggelar aksi di depan pendapa Kabupaten Kudus, Selasa (12/4).
Aksi mahasiswa tersebut dalam rangka menyampaikan sejumlah tuntutan utama diantaranya penolakan jabatan presiden tiga periode hingga persoalan kenaikan harga BBM dan bahan-bahan kebutuhan pokok.
Massa datang secara bergelombang ke pendapa Kudus mulai pukul 14.00 WIB. Dengan membawa berbagai atribut seperti bendera organisasi dan aneka spanduk, massa yang datang dengan berkonvoi sepeda motor kemudian berbaur menjadi satu untuk melakukan aksi di depan air mancur pendapa Kabupaten Kudus.
Mereka berasal dari berbagai elemen diantaranya PMII, HMI, IMM, BEM UMK, serta BEM UMKU. Beberapa tuntutan yang tertulis dalam poster dan spanduk diantaranya ‘tolak tiga periode’ ‘jangan cederai reformasi’, ‘obesitas kekuasaan’, ‘awas tangan oligarki’, ‘BBM naik, PPN naik, mahasiswa turun aksi’.
Anas, salah satu peserta aksi mengatakan dalam aksi yang digelar, mahasiswa menolak kenaikan berbagai harga kebutuhan pokok, menolak kenaikan tarif PPN, menolak kenaikan harga BBM, dan menolak jabatan tiga periode.
“Kami atas nama Aliansi Mahasiswa Kudus Menggugat menyatakan dengan tegas menolak jabatan presiden tiga periode,”katanya dalam orasi.
Aksi ratusan mahasiswa tersebut mendapat penjagaan ketat dari aparat gabungan kepolisian, TNI dan dibantu personel Satpol PP.
Bakar Ban
Aksi semakin memanas saat memasuki sore hari. Sejumlah massa mahasiswa membakar ban bekas tepat di tengah-tengah massa aksi.
Kobaran api disertai kepulan asap hitam disambut mahasiswa dengan menari dan menyanyikan lagu-lagu aksi. Sejumlah petugas kepolisian yang melihat pembakaran ban bekas tersebut hanya diam mengawasi tanpa melakukan tindakan apa-apa.
Setelah itu massa kembali berorasi menyerukan tuntutannya. Bahkan massa mendesak agar Bupati Kudus HM Hartopo turun ke lokasi aksi untuk menemui mahasiswa. Dengan ditemani Kapolres, Dandim dan Ketua DPRD Kudus, Bupati ikut naik ke mobil komando untuk melakukan orasi.
Dalam pernyataannya di depan massa, Hartopo mengatakan apa yang dituntut mahasiswa sebenarnya sudah dijawab oleh pemerintah. Seperti penolakan presiden 3 periode, presiden Jokowi dan DPR sudah memastikan hal tersebut tidak akan terjadu.
Sementara untuk kenaikan harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng, Hartopo mengatakan Pemkab Kudus juga berupaya melakukan langkah operasi pasar guna menekan kenaikan harga minyak.
“Kami juga sudah menyalurkan BLT minyak goreng dan sembako nontunai kepada masyarakat,”paparnya.
Sementara, Ketua DPRD Kudus Masan mengatakan pihaknya bersama bupati siap membawa aspirasi mahasiswa ini ke pemerintah pusat, utamanya yang merupakan kewenangan pusat.
“Yang jelas, untuk tuntutan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, kami siap untuk menyampaikannya,”kata Masan.
Tm-Ab
