Sementara sisanya, tujuh kabupaten dan kota berstatus “kuning” dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, diantaranya Ngada, Sumba Timur, Negekeo, Ende, Sikka, Kota Kupang serta Flores Timur. Bahkan tiga daerah seperti Ngada, Sumba Timur dan Negekeo mendekati status merah.

Tak Ada yang Hijau

Tidak ada satu pun daerah di NTT yang berstatus hijau yakni berpravelensi stunting antara 10 hingga 20 persen. Apalagi berstatus biru untuk prevalensi stunting di bawah 10 persen.

Prevalensi stunting 48,3 persen di Kabupaten Timor Tengah Selatan jika dinarasikan kurang lebih bermakna ada 48 balita stunting di antara 100 balita yang ada di Timor Tengah Selatan.

Secara nasional, Kabupaten Timor Tengah Selatan menduduki pemuncak nomor satu untuk prevalensi balita stunting di antara 246 kabupaten/kota di 12 provinsi prioritas.

Bahkan standar Badan Kesehatan Dunia atau WHO hanya menoleransi angka prevalensi stunting di kisaran 20 persen. Artinya prevalensi stunting di Timor Tengah Selatan melebihi dua kali standar dari WHO.

Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak bisa “berjuang” sendiri, butuh kolaborasi dan konvergensi semua pemangku kepentingan termasuk pelibatan semua komponen masyarakat. Menurut data Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan di 2020 terdapat 37.320 jiwa penduduk miskin ekstrem dari total 455.410 jiwa penduduk.

Sementara rumah tangga yang memiliki sanitasi layak baru mencapai 60,04% atau 69.602 rumah tangga dan hal ini  menjadi  penyebab masih rentannya masalah kesehatan di masyarakat.

blank
Anak-anak Timr Tengah Selatan adalah pemilik masa depan, jangan sampai mereka terkena stunting. Foto: Ist

Kepala BKKBN Rencana Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C). dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG. (K) mengatakan, kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Soe ibukota Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Kamis, 24 Maret 2022 esok menunjukkan kepedulian dan komitmen dari Presiden dan Pemerintah Pusat akan pengentasan persoalan stunting.

“Bagi Presiden Jokowi, NTT selalu ada di hati dan BKKBN memastikan amanah dari Presiden untuk akselarasi penurunan stunting tetap dalam jalur yang tepat,” jelas Hast Wardoyo dalam rilis BKKBN yang diterima suarabaru.id, Rabu (23/3/2022).