JEPARA (SUARABARU.ID) – Ketua Komisi C DPRD Jepara, Nur Hidayat mengusulkan agar pengisian kekosongan sejumlah jabatan kepala dinas di lingkungan Pemkab Jepara diisi saat ada Pejabat Bupati pada bulan Mei mendatang.
Ini untuk menghindari politisasi jabatan dan bahkan transakasi menjelang 2 bulan berakhirnya masa jabatan bupati. Disamping itu agar prosesnya tidak melanggar norma, standar, prosedur dan kepatuhan.
Hal tersebut diungkapkan Nur Hidayat terkait dengan dengan mutasi Kepala Disdikpora Jepara Senin (21/3-2022) yang penggantinya belum diisi serta akan dibukanya lelang jabatan untuk 4 jabatan yang kosong sebelumnya. Jabatan yang akan dilelang yaitu Kepala DKK, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Direktur RSU RA Kartini dan Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan SDM.
Baca Juga: Kirab Pengantin Bupati Jepara Mantu Libatkan 78 Kereta Hias
Menurut Nur Hidayat berdasarkan UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada pasal 201 ayat 9, untuk mengisi kekosongan jabatan bupati yang akan berakhir masa jabatannya 2022 akan diisi oleh pejabat bupati sampai dengan terpilihnya bupati – wakil bupati melalui pemilihan serentak nasional tahun 2024.
Sedangkan berdasarkan UU No. 8 tahun 2015, pasal 201 ayat 9, untuk mengisi pejabat bupati akan diangkat pejabat yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai pelantikan bupati. “Harapan kami pengisian jabatan yang kosong ini diisi saat ada pejabat bupati yang pasti akan menerapkan kinerja yang terukur, professional serta berdasarkan peraturan dan ketentuan. Pj Bupati nanti diangkat pemerintah dari ASN yang memenuhi syarat undang-undang” ujar Nur Hidayat, ketua komisi yang membidangi pendidikan dan kesehatan
Baca Juga: Bupati Jepara Mantu 71 Pasang Pengantin, Tertua Usia 69 Tahun
Saya berharap Pj. Bupati Jepara nanti yang utama dan pertama dilakukan di Jepara adalah melakukan revitaliasi atau penataan birokrasi ASN yang selama ini carut marut. “Ini penting untuk mendukung tugas PJ Bupati yang hampir 2 tahun untuk membangun Jepara. Ini bisa dilakukan dengan meminta ijin Mendagri,” ujar Nur Hidayat.
Ia jga berharap Pj. Bupati yang baru nanti bisa membuat para ASN bekerja dengan nyaman, tenang, semangat, optimis, bekerja dengan senang, bekerja keras dan tidak dihantui mutasi-mutasi yang tidak jelas dan tidak terukur.
Hadepe
