KUDUS (SUARABARU.ID) – Kepala SMPN 1 Kudus yang juga Ketua PGRI Kabupaten Kudus, Ahadi Setyawan menyebutkan pelaksanaan Penilaian Tengah Semester saat ini menggunakan kurikulum darurat sebagaimana ditetapkan Kemendikbud.
Bobot dari kurikulum darurat, kata dia, lebih ringan dibandingkan kurikulum 2013, karena memberikan kewenangan kepada sekolah untuk memberikan materi yang esensial saja kepada siswanya dan materinya juga disusun oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sebagai mata pelajaran keselarasan di masing-masing kabupaten.
“Secara materi soal lebih ringan dari kurikulum 2013. Karena pemberian soal disesuaikan dengan kondisi daerah yang disusun melalui MGMP masing-masing,”kata Ahadi saat mendampingi pantauan PTS yang dilakukan Kepala Disdikpora Kudus, Harjuna Widada, Senin (7/3).
Ahadi menambahkan, pemerintah memberlakukan kurikulum darurat, sehingga capaiannya diserahkan sepenuhnya kepada sekolah masing-masing dan tidak ada masalah dengan materi yang akan dihadapi para siswa.
Sementara, terkait pelaksanaan PTS di SMPN 1 Kudus, kata Ahadi, menggunakan sistem tatap muka. Hanya saja, pihaknya memberlakukan sistem shift untuk menghindari kerumunan.
“Kami berlakukan sistem dua shift, yakni pagi dan siang,”ujarnya.
Kepala Disdikpora Kudus, Harjuna Widada mengatakan mayoritas SMP, baik negeri maupun swasta di Kabupaten Kudus, menggelar PTS secara tatap muka, meskipun ada yang secara dalam jaringan (daring).
Dari 52 SMP di daerah itu ada dua SMP yang menggelar PTS secara daring, yakni SMP Keluarga dan SMP Masehi, sedangkan lainnya secara tatap muka.
Sekolah yang menggelar PTS secara tatap muka, kata dia, ada yang digelar dengan membagi menjadi dua shift dan ada yang tidak. Untuk SMP yang menggelar PTS berdasarkan shift, untuk shift pertama dimulai pukul 07.00-09.45 WIB dan shift kedua dimulai pukul 10.15-13.00 WIB.
“Keputusan PTS yang berlangsung mulai 7-12 Maret 2022 digelar secara daring atau tatap muka kami serahkan kepada masing-masing sekolah untuk menentukannya. Masing-masing sekolah tentunya memiliki alasan berbeda-beda untuk memutuskannya,” ujarnya.
Kepala SMP Masehi Kudus Margareta Hani Pramono membenarkan bahwa sekolahnya memang menerapkan PTS secara daring, karena alasan kesehatan. Apalagi, sejak awal pandemi pembelajarannya juga digelar secara daring.
Alasan lainnya, terkait prinsip keadilan, karena selama daring tentunya ada siswa yang bisa mengerjakan mata pelajaran tertentu dengan baik dan ada yang tidak, sehingga akan merasa tertekan. Untuk itu, diputuskan PTS digelar secara daring penuh.
Tm-Ab
