WONOSOBO(SUARABARU.ID)-Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah telah merampungkan reses di masa persidangan kedua di bulan Februari 2022 ini.
Hasilnya, kalangan DPRD Wonosobo minta pihak eksekutif lebih fokus untuk menuntaskan persoalan prioritas. Terutama pelaksanaan program visi-missi Bupati Afif Nurhidayatbdan Wakil Bupati M Albar.
Ketua Fraksi Demokrat-PAN DPRD Wonosobo, Mugi Sugeng, Kamis (24/2/2022), menjelaskan saat ini seluruh anggota DPRD telah menjalankan kegiatan masa reses kedua yang digelar selama tiga hari baru-baru ini.
“Tugas ini tak lain untuk menyerap seluruh aspirasi masyarakat dan hasil itu telah disampaikan dalam sidang paripurna di Ruang Utama Gedung DPRD,” jelas Sekretaris Komisi D DPRD Wonosobo itu.
Dijelaskan, jika selama masa reses wakil rakyat banyak mendengarkan sejumlah masalah yang perlu dibenahi. Mulai dari percepatan pembangunan jalan, masalah pendidikan dan kesehatan.
“Ada beberapa point penting yang memang perlu disampaikan di sini. Harapannya agar eksekutif lebih bisa memprioritaskan penyelesaian masalah prioritas yang ada di lapangan,” tegasnya.
Terkait dengan persoalan pembangunan, Ketua DPC Partai Demokrat Wonosobo itu, mengaku jika saat ini memang sudah mulai berjalan. Utamanya dalam menyelesaikan kegiatan pembangunan jalan.
Meskipun diakuinya, jika di tahun 2022 ini Pemkab Wonosobo belum bisa menyelesaikan keseluruhan jalan Kabupaten yang hampir mencapai 1.000 kilometer itu.
“Paling tidak sejak dimulainya proses pembangunan itu eksekitif harus memprioritaskan kualitas pembangunan jalan aspal/beton. Dengan diawasi secara ketat. Sehingga bisa tahan lama,” ungkapnya.
Program Prioritas
Sementara di sektor pendidikan disebut Mugi, Pemkab Wonosobo sepertinya belum maksimal dalam menyelesaikan masalah tersebut. Hal itu bisa dilihat dari jumlah angka putus sekolah yang masih besar.
Padahal saat ini, lanjutnya, pemerintah telah mengesahkan Perda untuk bantuan ke BOP ke SMP Swasta, serta bantuan lembaga pendidikan non formal TPQ, Madin dan Ponpes.
“Wakil rakyat perlu tahu, sejauhmana Eksekutif menyelesaikan masalah ini. Karena mengingat pendidikan adalah hak dasar bagi anak. Dengan melihat angka putus sekolah yang masih tinggi itu semua patut untuk mempertanyakan,” jelasnya.
Mugi juga menyoroti terkait sulitnya warga yang kurang mampu untuk mendapat jaminan kesehatan secara murah. Banyak di daerah yang menyebut jika warga kurang mampu tidak ter cover di BPJS Kesehatan.
“Paling banyak itu tidak selesai di masalah tidak terdaftar di BPJS. Karena soal administrasi yang njlimet. Kita minta kepada eksekutif agar warga yang tidak mampu ketika tidak terdaftar itu bisa dimasukkan di Jamkesda,” ujarnya.
Sehingga, kata Mugi, warga kurang mampu tidak keberatan saat mengurus keluarganya yang sakit dan dirawat di rumah sakit. Karena banyak warga mengeluh tidak dapat fasilitas Jamkesda.
Sementara itu, Ketua Fraksi Nasdem-Hanura, Wisnu Ibed Pradana menyebut jika penggunaan anggaran dari APBD hingga saat ini masih belum efisien. Menurutnya penggunaan APBD saat ini masih terkesan belum tepat sasaran.
“Masih banyak ditemukan bukan anggaran prioritas tapi tetap dimasukkan dalam agenda kegiatan. Harusnya yang masuk dalam program itu yang mengarah ke visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo,” ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya meminta sejumlah jajaran eksekutif lebih serius dalam menyelesaikan persoalan yang ada di lapangan. Program prioritas yang menjadi kebutuhan masyarakat dan daerah harus didahulukan.
“Sehingga seluruh program dan proyeksi Bupati dan Wakil Bupati dalam satu periode mendatang itu bisa terlaksana secara keseluruhan sesuai visi dan missi yang ada,” pintanya..
Muharno Zarka
