blank
Ketua Bawaslu Wonosobo Sumali Ibnu Chamid ketika bicara di forum Desa APU. Foto : SB/dok Bawaslu

WONOSOBO(SUARABARU.ID)-Upaya Bawaslu Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah mendorong peningkatan kualitas Pemilu terus dilakukan. Bawaslu setempat melakukan pendampingan berdirinya Desa Anti Politik Uang (APU) di Desa Banyumudal Sapuran.

Desa Banyumudal merupakan desa yang letaknya cukup jauh dari jantung kota Wonosobo. Jarak tempuh sekitar satu jam dan terletak di Kaki Gunung Sumbing, berada di Timur Laut Kota dingin itu.

“Kami memilih Desa Banyumudal karena secara akses jauh dari kota. Karena desa tersebut berada di perbatasan dengan Kabupaten Magelang,” ungkap Sumali Ibnu Chamid, Ketua Bawaslu Wonosobo, Kamis (24/2/2022)

Sumali menyebutkan, program pengembangan dan pendampingan Desa APU ini, bagian dari upaya meningkatkan kualitas Pemilu. Selain itu, juga sebagai langkah pengurangan risiko potensi pelanggaran bila ada tahapan Pemilu atau Pilkada.

“Pendampingan ini sebagai mitigasi atau pengurangan risiko potensi pelanggaran menghadapi Pemilu atau Pilkada. Selain itu, sarana edukatif warga dalam memperkokoh pemahaman Pemilu,” kata mantan wartawan Jawa Pos Group itu.

Pria yang intim disapa Mas Ale ini menambahkan, sebelum deklarasi jadi Desa APU, warga terlibat diskusi. Cerita pengalaman di desanya saat Pemilu dan Pilkada, sekaligus memetakan masalah hingga menuliskan harapan ke depan, banyak disampaikan peserta.

Desa APU

blank
Warga Desa Banyumudal Sapuran Wonosobo terlibat diskusi tentang Pemilu. Foto : SB/dok Bawaslu

“Ini forum merdeka. Semua warga diminta bercerita. Ada beberapa catatan yang diharapkan. Dari masalah surat suara, masalah DPT, hingga pentingnya sosialisasi untuk lansia dan pemilih pemula yang belum pernah menggunakan hak pilih,” urai dia.

Kades Banyumudal Tomo mengatakan menyambut baik begitu Bawaslu Wonosobo datang untuk mengajak pihak desanya jadi Desa APU. Dirinya mendorong warga setempat jadi pelopor menolak politik uang dalam Pemilu 2024 nanti.

“Di Desa Banyumudal sangat kecil kemungkinannya ada praktek politik uang. Dulu saat Pilkades, saya jadi tanpa memberi uang atau materi lainnya. Artinya baik Pilkades, Pilkada maupun Pemilu insya Allah bebas money politic,” akunya.

Hendri salah satu warga saat menyampaikan hasil diskusi kelompok menyampaikan harapan. Agar pada Pemilu mendatang surat suara lebih praktis. Kalau perlu cukup satu lembar untuk memilih lima jenis pemilihan.

“Karena selain lebih lama, banyaknya surat suara bikin bingung pemilih, terutama lansia. Sehingga karena bingung banyak kasus asal dan salah toblos. Bahkan tidak sedikit yang malah tidak dicoblos,” keluhnya.

Berbagai masukan dari warga setempat disambut baik oleh Bawaslu Wonosobo untuk dijadikan catatan dan akan diteruskan pada forum-forum penyelenggara Pemilu di waktu-waktu berikutnya.

Muharno Zarka