SEMARANG (SUARABARU.ID) – Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah menuntut kemampuan dan keterampilan SDM serta didukung komitmen tinggi dari para pengambil kebijakan.
PUG di daerah dituntut harus lebih konkret dalam sistem Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
Pelaksanaan PPRG di daerah dilakukan bukan untuk uji coba lagi, tetapi sudah benar-benar harus kita lakukan dalam program dan kegiatan di semua OPD.
Demikian dikatakan oleh Dra Retno Sudewi Apt. MSi. MM, Kadin DP3A Jateng dalam pengarahan Rakor Pokja PUG Kabupaten/Kota se – Jateng, Senin (21/2) di anjungan Kabupaten Pemalang PRPP Semarang .
”Tantangan terbesar dari pelaksanaan PUG di Jawa Tengah adalah masih banyak Kabupaten/Kota yang angka IPG dan IDG nya berada di bawah rata – rata IPG dan IDG Provinsi,” katanya.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum mampu berbuat banyak untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Gender karena sangat bergantung pada komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan PUG.
”Tidak cukup hanya dengan melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, tetapi bagaimana perspektif gender terimplementasi sampai ke tahap pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, hingga pada seluruh praktik,” tandas Retno Sudewi.
Surakarta Tertinggi
Menurut data Pembangunan Manusia Berbasis Gender, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 pada angka 92,18. Untuk capaian Kab/Kota, pada tahun 2020 terdapat 15 Kabupaten/Kota sebesar 91,89. berada di bawah IPG Provinsi.
Masing-masing Kabupaten Magelang, Sragen, Pati, Batang, Wonogiri, Jepara, Demak, Banyumas, Rembang, Tegal, Cilacap, Brebes , Grobogan, Pemalang dan Blora.
Daerah dengan IPG tertinggi yaitu Kota Surakarta sebesar 96,84. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Jawa Tengah pada tahun 2019 sebesar 72,18, sedangkan pada tahun 2020 turun di angka 71,73.
Dia mengatakan, ada 14 Kabupaten/Kota untuk capaian di atas IDG Provinsi yaitu Temanggung (paling tinggi), Boyolali, Pemalang, Kota Surakarta, Sukoharjo, Kendal, Kota Magelang, Kota Salatiga, Semarang, Kota Semarang, Karanganyar, Banjarnegara, Tegal, Banyumas, dan sisanya di bawah IDG Provinsi.
”Sudah saatnya, pada pelaksanaan PPRG kita lebih serius untuk membedah indikator yang sangat berpengaruh pada peningkatan IPM, IPG dan IDG, sehingga PPRG lebih fokus pada program strategis. Juga ikut aktif dalam Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan PUG atau yang lebih dikenal dengan nama evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE.),” tambah Retno
Retno meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan Kab/Kota dapat membangun komunikasi yang intens dengan Bappeda selaku Ketua Pokja PUG .
Bappeda selaku Ketua Pokja PUG diharapkan mampu mendorong dan mengadvokasi kepala daerah serta OPD lain untuk mengintegrasikan PUG ke dalam sistem perencanaan hingga monitoring dan evaluasi.
Arahan yang disampaikan oleh Retno Sudewi juga diberikan pada peserta Rakor Forum Kesetaraan dan Keadilan Gender (FKKG) Jateng pada Rabu (16/2) lalu, di kantor DP3A. Pada kesempatan itu narasumber terdiri atas Tsaniatus salihah, SE ketua FKKG , Attatin Malihah S Ag, MH dari Fatayat NU Jateng dan Dra Humaini As dari Yayasan Kepodang/KKP3A Semarang.
Dalam Rakor PUG narasumber terdiri dari Lenny N Rosalin SE, MSc, M Fin, deputi Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Anang Armunanto S Sos, MSi kepala Bappeda Kabupaten Grobogan, dan DR Indra Kertati M Si, Direktur Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (LPPSP).
Sebagai moderator Rugayawati S Sos, M Kes, sekretaris Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA).
Hm/Muha
