KEBUMEN (SUARABARU.ID) – Bupati Kebumen Arif Sugiyanto menegaskan, di peringatan Hari Antikorupsi Dunia, pihaknya berkomitmen untuk bisa menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Komitmen itu didukung dengan berbagai program.
Salah satu komitmen Bupati Arif Sugiyanto dalam melakukan reformasi birokrasi, yakni dengan menciptakan pemerintahan good governance dan open government. Melalui program festival anggaran yang terpapang di Alun-alun Kebumen, semua anggaran dinas penggunaanya jelas, bisa diawasi masyarakat.
“Kita juga sudah ada MPC atau Monitoring Center for Prevention yang merupakan aplikasi dari KPK untuk monitoring dan koordinasi dalam pencegahan korupsi di pemerintahan daerah,”ujar Arif Sugiyanto usai mengikuti Hari Antikorupsi secara daring bersama Pemerintah Pusat di Gedung F, Kamis (9/12/).
Bupati menyebutkan, untuk promosi jabatan pihaknya telah melakukan sesuai aturan. Ujian kenaikan pangkat atau jabatan dilakukan secara terbuka, dan dilakukan penilaian oleh penguji yang kredibel, baik sekda, tokoh masyarakat dan akademisi. Bagi yang menempati rangking satu, maka dialah yang diangkat.
“Kemudian untuk pembangunan, lelang untuk para tander juga dilakukan secara terbuka. Tidak ada lagi zamannya bawa-bawa proposal ke bupati. Semua syarat dan ketentuan sudah ada. Cukup jelas, semua boleh mengajukan,”jelasnya.
ASN Diminta Bekerja dengan Baik dan Jangan Melenceng
Bupati menuturkan, semua tata kelola pemerintah di Kebumen saat ini sudah semakin baik. Namun, ia mengaku masih mendengar ada sejumlah ASN yang masih bermain anggaran untuk kepentingan pribadinya. Ia meminta hal ini menjadi perhatian bersama agar tidak lagi menyalahgunakan kewenangan.
“Saya selaku bupati Alhamdulillah untuk pejabat eselon II saya sudah tidak mendengar lagi ada yang bermain anggaran. Tapi untuk pejabat eselon III saya masih mendengar ada yang bermain untuk penerimaan uang dari pihak luar, yang tidak sesuai ketentuan,”ungkap Bupati.
Kepada para ASN, bupati meminta agar tetap bekerja dengan baik, sesuai aturan jam kerja. Korupsi bukan hanya uang, tapi juga korupsi waktu. Semua mendapatkan pengawasan dari Inspektorat. “Jadi mohon bekerjalah sesuai aturan, jangan melenceng,” tandas Bupati.
Komper Wardopo
