KUDUS (SUARABARU.ID) – Bupati Kudus Hartopo mengimbau para buruh di Kudus tak perlu gelar demo aksi turun jalan untuk menuntut kenaikan UMK 2022. Para buruh diminta melakukan pembicaraan secara baik-baik guna mencari solusi atas besaran UMK yang diperjuangkan.
Imbauan tersebut disampaikan Hartopo menanggapi rencana aksi buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Kudus.
“Tak usah demo, apalagi ini masih dalam masa pandemi. Lebih baik audiensi saja, agar Kudus tetap kondusif,”kata Hartopo, Jumat (26/11).
Hartopo mengatakan jika usulan besaran UMK Kudus 2022 saat ini sudah final, dimana kenaikannya hanya sebesar 0,09 persen dari UMK sebelumnya atau setara dengan Rp 2 Ribu saja.
Pemerintah Kabupaten, kata Hartopo, tak bisa berbuat banyak mengingat penentuan UMK didasarkan pada formula yang sudah diatur dalam PP 36/2021.
Namun demikian, masih ada solusi yang bisa ditempuh agar para buruh bisa mendapatkan upah lebih tinggi dibandingkan besaran UMK Kudus 2022 yang sudah ditentukan.
Solusi tersebut bisa dilakukan melalui kesepakatan Bipartit antara serikat pekerja dengan pengusaha di masing-masing perusahaan.
“Terutama untuk perusahaan-perusahaan besar bisa menjalin kesepakatan dengan buruhnya untuk memberi upah yang lebih tinggi dari UMK yang telah ditetapkan,”tandasnya.
Meski tak bisa berbuat banyak atas besaran UMK Kudus 2022, Hartopo mengakui jika nilai kebaikan UMK yang terjadi dirasa kurang bisa dinikmati para buruh.
Baca juga: Upah Minimum Hanya Naik Rp 2 Ribu, SPSI Kudus Siap Gelar Aksi
Dengan kenaikan yang hanya Rp 2 Ribu, disebut kurang bisa memenuhi kebutuhan hidup yang saat ini terus meningkat.
“Apalagi harga-harga barang kebutuhan juga naik. Saya secara pribadi penginnya UMK Kudus bisa jauh lebih tinggi agar rakyat saya bisa sejahtera,”papar Hartopo.
Namun demikian, Hartopo juga menyebut ada pertimbangan juga dari sisi kepentingan investasi. Jangan sampai besaran upah membuat investor justru enggan masuk ke Kudus.
Tm-Ab
