WONOSOBO(SUARABARU.ID)-Dalam maping penyebaran penyakit Covid-19 di Indonesia, Kabupaten Wonosobo saat ini turun dari PPKM Level 3 ke PPKM Level 2. karena cakupan vaksinasinya sudah lebih dari 50 persen lebih.
Berdasarkan capaian tersebut diharapkan kondisi pandemi global Covid-19 akan terus membaik. Seiring dengan itu, Pemkab Wonosobo terus menggenjot cakupan vaksinasi.
Bahkan Bupati Wonosobo Afif Nurgidayat bertekad menargetkan cakupan vaksinasi di bulan Desember 2021 nanti harus sudah mencapai 70 persen lebih.
Dengan begitu kegiatan perekonomian, pendidikan dan aktivitas masyarakat lainnya dapat dijalankan dengan normal tanpa harus dihantui ketakutan terhadap penularan dan penyebaran virus corona.
Bupati mengungkapkan, untuk mencapai target 70 persen tersebut, Pemkab Wonosobo masih butuh, kurang lebih 250 ribuan dosis vaksin yang harus disiapkan untuk masyarakat.
Terkait hal itu, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin dengan berbagai cara agar bisa memenuhi target tersebut demi terbentuknya kekebalan kelompok (herd immunity). Karena kesehatan dan keselamatan warga adalah mutlak.
Elemen Masyarakat
Afif minta kepada seluruh elemen bergotong royong dalam percepatan vaksinasi ini. Khusus kepada jajaran Kecamatan Sapuran agar menginventarisasi desa yang sebaran vaksin masih rendah dan desa yang siap untuk diberikan vaksin.
“Guna mencapai kondisi tersebut pemerintah dan tenaga kesehatan tidak dapat melakukan sendiri. Perlu ada kolaborasi dengan TP PKK, Kader KB dan seluruh lembaga serta elemen masyarakat untuk meningkatkan sebaran vaksin,” katanya, Rabu (17/11).
Semua elemen masyarakat yang ada di desa tersebut dapat berperan dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat untuk vaksin.
Pihaknya juga menyampaikan di Kecamatan Sapuran ada 5 desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Karena itu Pemerintah Kecamatan Sapuran harus menggandeng semua elemen penenggulangan kemiskinan yang ada di kecamatan, termasuk di dalamnya PKH.
“Saya harap untuk melakukan pendataan dan pemetaan permasalahan yang dihadapi serta menemukenali permasalahn kemiskinan yanh terjadi di masuarakat, apakah kemiskinannya karena belum punya jamban,” katanya.
Rumahnya tidak layak huni dan sebagainya, sekalian solusi yang harus dilakukan.
Termasuk intervensi perencanaan dari APBDes, yang diharapankan sudah terformat dengan baik sesuai dengan kebutuhan.
Muharno Zarka
