Ketua DPRD Wonogiri Sriyono (deret depan kedua dari kiri) didampingi Wakil Bupati Setyo Sukarno dan para Wakil Ketua Dewan, menandatangani persetujuan Rancangan APBD 2022.

WONOGIRI (SUARABARU.ID) – APBD Wonogiri Tahun 2022 harus memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural pemulihan ekonomi, meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Demikian dikedepankan Anggota DPRD Wonogiri, Supriyanto, saat tampil menjadi juru bicara Fraksi PDI Perjuangan di forum rapat paripurna Dewan.

Rapat paripurna diikuti 39 dari 49 anggota Dewan dipimpin Ketua DPRD Sriyono, didampingi Wakil Ketua Sugeng Achmadi, Krisyanto dan Siti Hardiyani. Ikut memberikan sambutan, Bupati yang diwakili Wakil Bupati Setyo Sukarno.

Agenda rapat membahas Rapeda APBD Wonogiri Tahun 2022, diawali dengan laporan Badan Anggaran yang disampaikan oleh Sekretaris DPRD Gatot Siswoyo.

Rancangan APBD Tahun 2022 terdiri atas Pendapatan sebesar Rp 2,186 Triliun lebih, Belanja sebesar Rp 2,292 Triliun lebih, Pembiayaan Rp 105,569 Miliar lebih.

Dalam rapat paripruna yang digelar Jumat (29/10) tersebut, semua yang hadir memberikan persetujuan agar Racangan APBD Wonogiri 2022 untuk selanjutnya dievaluasi Gubernur.

Efektif Efisien

Ada 5 anggota Dewan yang menyampaikan kata akhir fraksi. Mereka terdiri atas Sriyanto sebagai juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Abdullah, juru bicara Fraksi Amanat Kebangkitan Bangsa (gabungan PAN dan PKB).

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Supriyanto (kiri), menyerahkan naskah kata akhir fraksinya kepada Sekda Wonogiri, Haryono.

Berikut Jatiwaluyo sebagai juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Sriyanto dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Hamid Kurniawan sebagai juru bicara Fraksi Partai Golkar.

Para juru bicara fraksi menekankan pentingnya upaya melaksanakan APBD Tahun 2022 secara efektif, efisien, berbasis kinerja, tepat sasaran, tepat waktu, terjauhkan dari kebocoran. Juga fokus dalam penangan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi masyarakat.

APBD Tahun 2022, tegas Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Supriyanto, harus menjadi perangkat kronta siklus (countercyclical) untuk mengatur keseimbangan pengendalian ekses ekonomi dan sosial karena pandemi.

”Untuk mengatir keseimbangan pengendalian ekses ekonomi dan sosial karena pandemi, dengan melindungi masyarakat rentan dan mendorong pemulihan dunia usaha,” tegas Supriyanto.

Bambang Pur

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini