KUDUS (SUARABARU.ID) – Setelah melalui dinamika yang cukup panjang, DPRD Kudus akhirnya menyetujui pengesahan APBD Perubahan 2021. Pengesahan tersebut ditandai dengan pelaksanaan sidang paripurna DPRD Kudus, Selasa (19/10).
Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kudus Masan itu dihadiri langsung Bupati Kudus Hartopo, Sekda Samani Intakoris serta perwakilan Forkopinda dan pimpinan OPD.
Saat membuka persidangan, Masan menyampaikan jumlah anggota dewan yang hadir sebanyak 36 orang. Namun, saat sidang berjalan, jumlah anggota yang hadir bertambah menjadi 37 orang baik yang datang secara fisik maupun virtual via zoom.
Bahkan, tiga Wakil Ketua DPRD Kudus yang semula menyatakan boikot atas pengesahan APBD P, tercatat juga hadir meski secara virtual.
“Sesuai tata tertib, jumlah anggota yang hadir telah memenuhi kuorum 2/3 anggota dewan secara keseluruhan. Sehingga paripurna saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,”kata Masan.
Baca juga:
Boikot Tak Berlanjut, Pembahasan APBD P 2021 Kudus Mulai Lancar
Seluruh Anggotanya Mangkir di Paripurna APBD P, Ini Penjelasan Golkar dan Gerindra
Selanjutnya, Masan memulai sidang dengan membacakan hasil rapat Badan Anggaran atas pembahasan APBD Perubahan 2021.
Menurut Masan, dari hasil pembahasan, Pendapatan Daerah dalam APBD P 2021 diproyeksikan sebesar Rp 1,9 triliun.
Sementara, belanja daerah mengalami perubahan menjadi Rp 2,2 triliun. Defisit yang terjadi sebesar Rp 281 miliar selanjutnya akan ditutup dengan pembiayaan netto.
Setelah mendapat persetujuan dari anggota dewan yang hadir, pengesahan APBD P 2021 dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan antara Bupati Kudus dan Ketua DPRD.
Bupati Kudus Hartopo usai paripurna mengaku bersyukur pembahasan APBD P 2021 berjalan lancar. Meski sempat mengalami dinamika, namun pada akhirnya DPRD menyetujuinya.
“Saya ucapkan terima kasih kepada semua anggota DPRD Kudus yang telah menyetujui APBD P 2021 ini,”kata Hartopo.
Menurut Hartopo, pengesahan APBD P 2021 ini menunjukkan seluruh anggota dewan masih memiliki nurani untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Sebab, banya sekali program pemerintah daerah yang bisa dilaksanakan dengan telah disahkannya APBD P 2021 ini.
“Selanjutnya, APBD P 2021 ini akan diajukan ke Gubernur untuk evaluasi. Saya optimistis kegiatan yang sudah dianggarkan bisa segera dilaksanakan, termasuk rencana pemberian BLT bagi buruh rokok”kata Hartopo.
Sementara, Ketua DPRD Kudus Masan menyatakan pengesahan APBD P 2021 telah berjalan lancar. Mengenai tidak hadirnya tiga Wakil Ketua secara fisik untuk ikut menandatangani persetujuan APBD P 2021 tersebut, menurut Masan tidak masalah.
“Mereka (tiga wakil ketua) hadir secara virtual. Jadi, proses penandatangan nya bisa disusulkan,”ujarnya.
Tm-Ab
