blank
Suasana paripurna DPRD Kudus dengan agenda pembacaan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi tentang APBD P Kudus 2021. Foto:Suarabaru.id

KUDUS (SUARABARU.ID) – Friksi yang terjadi di DPRD Kudus dalam proses pembahasan APBD Perubahan 2021 nampaknya mulai mencair. Sempat dibayangi isu boikot beberapa waktu lalu, Paripurna DPRD Kudus Senin (18/10) kembali berjalan lancar.

Dalam Paripurna dengan agenda jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi tentang APBD P 2021 tersebut, tercatat ada 28 anggota dewan yang hadir saat Ketua DPRD Masan membuka sidang.

Bahkan saat berjalannya sidang, jumlah anggota dewan yang hadir terus bertambah hingga 34 orang dari total 45 anggota DPRD Kudus. Dengan demikian, jumlah anggota yang hadir telah melebihi kuorum sebanyak 2/3 anggota.

Bahkan, beberapa fraksi yang sebelumnya sempat tidak mau mengirimkan anggotanya seperti Fraksi Partai Golkar dan Gerindra, pada paripurna tersebut terlihat juga ikut hadir dalam paripurna.

Bahkan, Hj Tri Erna Sulistyowati, salah satu Wakil Ketua DPRD yang sebelumnya juga menyatakan boikot atas pembahasan APBD P 2021, juga hadir meski secara virtual melalui zoom meeting.

“Sesuai tata tertib, jumlah anggota DPRD Kudus yang hadir telah memenuhi kuorum sehingga paripurna ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,”kata Ketua DPRD Kudus, Masan saat membuka sidang.

Baca juga:

Soal Polemik Bantuan Kambing, Ini Penjelasan Bupati Hartopo

Seluruh Anggotanya Mangkir di Paripurna APBD P, Ini Penjelasan Golkar dan Gerindra

Proses sidang paripurna pun berjalan lancar. Bupati Kudus Hartopo menyampaikan jawaban atas sejumlah pertanyaan fraksi atas APBD P 2021 yang sebelumnya telah disampaikan dalam Pandangan Umum.

Hanya saja, usai pembacaan jawaban Bupati, beberapa interupsi sempat muncul dari beberapa anggota.

Salah satu interupsi disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Abdul Basyith Sidqul Wafa yang mempertanyakan sosialisasi atas Perbup Perubahan Penjabaran APBD.

Interupsi lain adalah dari anggota Fraksi Partai Gerindra Sandung Hidayat yang mendesak agar program bantuan ternak kambing dalam APBD P 2021 ditunda karena rawan salah sasaran.

“Kami mohon agar program tersebut tak perlu dijalankan dulu mengingat sosialisasi belum optimal dan rawan salah sasaran,”tandasnya.

Ketua DPRD Kudus, Masan mengaku bersyukur atas lancarnya pembahasan APBD P 2021 ini. Rencananya, sidang paripurna pengesahan APBD P 2021 akan digelar pada Selasa (19/10).

Tm-Ab