SEMARANG (SUARABARU.ID)– Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng, merekomendasi Pemerintah Pusat, agar lebih tegas dalam menangani Aparat Sipil Negara (ASN) yang terlibat radikalisme dan terorisme di Indonesia.
”Persoalan radikalisme dan terorisme masih menjadi isu utama di Indonesia. Labeling pendidikan Islam radikal tidak cukup untuk menjustifikasi radikalisme. Saat ini justru pegawai di lembaga-lembaga pemerintah (ASN) dan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), didapati sudah menjadi bagian kegiatan radikalisme,” kata Sekretaris MUI Jateng, Ir KH Hammad Maksum Al Hafidz, yang membacakan Rekomendasi Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) MUI Jateng, di Hotel Pandanaran Semarang, akhir pekan kemarin.
Dalam rekomendasinya itu, Gus Hammad yang juga Ketua Yayasan Masjid Agung Semarang (MAS) Kauman, Semarang, menyampaikan rasa keprihatinannya, karena ada beberapa oknum TNI dan Polri, yang disinyalir juga terlibat dalam jaringan radikalisme.
BACA JUGA: PPKM Longgar, Bazar Sembako Gratis Digelar
”Di sisi lain, ada hasil survei di beberapa perguruan tinggi di Jawa Tengah, yang menyatakan, saat ini mahasiswa melakukan input data yang pro pada khilafah islamiyah cukup tinggi. Karena itu pencegahan di tingkat SLTA harus dilakukan lebih dini,” terang dia lagi.
Menurutnya, dalam hal ini MUI mendorong pemerintah harus segera melakukan pembinaan, pendampingan, bahkan bisa bertindak lebih tegas, terutama di kalangan ASN, TNI, dan Polri yang terlibat radikalisme. Baik yang masih aktif maupun yang sudah purna tetapi masih menjadi tanggungan negara.
Ditambahkan Gus Hammad, pemerintah hendaknya benar-benar memperhatikan secara serius, dan berupaya sungguh-sungguh untuk mengerem gerakan radikalisme. Untuk mendukung langkah itu, kegiatan dakwah pada lembaga pemerintah dan BUMN, disarankan mendapatkan rekomendasi dari
MUI, bagi pendakwahnya.
BACA JUGA: Operasi Patuh Candi 2021 Tak Ada Penegakan Hukum
”MUI akan memberikan panduan penguatan moderasi beragama, pada lembaga pendidikan dan keagamaan,” imbuh dia.
Sementara itu, Ketua Umum MUI Jateng, KH Ahmad Darodji, meminta para ulama untuk meningkatkan peran dakwah melalui berbagai sarana media sosial seperti instagram, twitter dan media lainnya berbasis online.
”Anak-anak muda dan generasi milenial hari ini lebih banyak membaca informasi melalui media sosial. Karena itu, sebaiknya pesan-pesan dakwah diarahkan melalui media itu,” harap Kiai Darodji.
BACA JUGA: Kejuaraan Bulutangkis Enjoy Cup 8 dan Thomas 1, Tarkam Rasa Sirnas
Sedangkan Kepala Biro Kesra Pemprov Jateng, Drs H Imam Masykur MSi, berharap MUI menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Jateng. ”Pesan-pesan dari ulama diyakini akan lebih mudah diterima masyarakat,” sebutnya.
Dikatakan dia, pemerintah sangat menjaga betul masalah-masalah SARA. ”Isu yang mudah disulut adalah masalah toleransi. Harapan kami, bapak-ibu ulama bisa membantu pemerintah menjaga persatuan dan kesatuan,” imbuh Imam.
Dalam kesempatan itu juga, Sekretaris Umum MUI Jateng, Drs KH Muhyiddin MAg menjelaskan, Mukerda yang berlangsung selama dua hari itu, dibuka Ketua Umum Dr KH Ahmad Daraodji MSi. Mukerda ini diikuti secara daring dan luring bersama Pengurus MUI Jateng dan Ketua MUI Kabupaten/Kota se-Jateng.
”Mukerda menghadirkan dua narasumber, yaitu Ketua Dewan Pertimbangan MUI Drs H Ali Mufiz MPA, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Prof Dr H Achmad Gunaryo MSoc Sc. Peserta selain menyampaikan rekomendasi Mukerda, juga menyusun program kerja selama satu tahun,” tandas dia.
Riyan
