SEMARANG (SUARABARU.ID) – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyebut ribuan pondok pesantren yang tersebar di Jawa Tengah memiliki peran penting untuk meningkatkan ekonomi syariah. Bahkan berbagai produk UMKM berbasis ponpes dapat menjadi motor penggerak kemajuan ekonomi nasional.
Hal tersebut dikatakan Taj Yasin saat menjadi narasumber Festival Jateng Syariah (Fajar) 2021 bertajuk ‘Sinergi Korporatisasi Ekonomi Syariah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional’ secara virtual, Rabu (22/9/2021). Dalam acara tersebut, Taj Yasin mengungkap berbagai upaya telah dilakukan Pemprov Jateng untuk mendorong peningkatan ekonomi syariah.
“Ada Dinas Koperasi kita saat ini melatih beberapa ponpes dan pelaku usaha dari kalangan santri mulai tahun 2019 sampai tahun 2021. Maka dari itu, ada beberapa yang kita launching, salah satunya Toko Santri Gayeng (Tosaga). Kita juga terus menggencarkan program Ekonomi Pesantren (Ekotren),” kata Taj Yasin.
Taj Yasin menjelaskan program Ekotren dengan berbagai bentuk usaha berbasis pondok pesantren terus digulirkan Pemprov Jateng. Salah satunya Tosaga yang menjual bermacam produk UMKM karya santri. Seperti air mineral dalam kemasan, makanan ringan, beragam kerajinan, hasil perkebunan, dan peternakan para santri.
“Di beberapa tempat, yakni ponpes di Tegal, Rembang, Pekalongan, dan Rembang Pemprov Jateng sudah melakukan pendampingan usaha. Termasuk pendampingan untuk mendapatkan PIRT dan sertifikat halal, sehingga usaha mereka nyaman dan ketika dijual ke khalayak umum sudah mengantongi izin,” jelasnya.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi sektor UMKM kuliner jenis makanan ringan di Jateng yang mengalami kenaikan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait termasuk Bank Indonesia untuk membantu pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal. Selain itu juga pendampingan mendapatkan sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), akses permodalan, dan sebagainya.
“Saya pernah mendampingi Ekotren yang mempunyai usaha membuat makanan berbahan daging ayam dan sapi. Kemudian kabupaten lokasi RPH asal daging itu belum ada yang bersertifikat halal. Ternyata untuk mendapatkan sertifikat halal suatu produk makanan itu banyak yang perlu disiapkan dari hulu sampai hilir,” jelasnya.
Terkait kondisi tersebut, Ia mendorong Forum Ekonomi Pesantren untuk menyiapkan berbagai keperluan pendirian rumah pemotongan hewan (RPH) bersertifikat halal di berbagai daerah. Bahkan, Pemprov Jateng kemudian menggalang beberapa pesantren dan alumni untuk mendirikan RPH bersertifikat halal.
“Kami sangat mendukung pendirian RPH bersertifikat halal. Top kalau itu dilaksanakan. Karena ini dapat menjadi usaha yang bisa digeluti santri atau ponpes, sehingga masyarakat yang akan berkorban lebih nyaman dan mantab karena proses penyembelihan dilakukan sesuai syariah,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Pribadi Santoso mengatakan, pada tingkat regional, Jateng menjadi salah satu wilayah potensial pengembangan ekonomi syariah dengan pangsa 14 persen. Terlebih Jawa Tengah termasuk dalam lima besar provinsi dengan jumlah pesantren terbesar di Indonesia.
“Tingginya potensi ekonomi syariah di Jawa Tengah, mendorong perlunya sinergi pengembangannya, sehingga dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional,” katanya.
Beberapa kegiatan yang diselenggarakan Fajar sejak Agustus 2021, di antaranya kuliah muamalah usaha syariah, mempertemukan pondok pesantren dan usaha-usaha syariah yang memiliki potensi bisnis dengan marketplace, mempertemukan pelaku usaha syariah yang memiliki potensi ekspor dengan aggregator atau importir.
