SEMARANG (SUARABARU.ID) – Sejumlah pengusaha di Jawa Tengah berharap, adanya subsidi dari pemerintah dalam menghadapi pelaksanaan PPKM Darurat ini. Sebab, banyak perusahaan yang berhenti total dan merumahkan karyawannya.
Ada juga yang merumahkan sebagian karyawannya, karena merasa berat membayar gaji secara penuh. Namun demikian, hal itu tetap harus dijalankan oleh perusahaan-perusahaan sesuai anjuran pemerintah dalam memutus rantai penyebaran covid-19.
“Hingga sekarang, subsidi dari pemerintah belum ada mas. Ya harapannya, ada subsidi dari pemerintah. Salah satunya bisa dengan melalui pembebasan pajak,” harap Agung Wahono, Wakil Ketua Bidang Pengupahan DPP APINDO (Asosisasi Pengusaha Indonesia) Jawa Tengah kepada SUARABARU.ID, Sabtu (10/7/2021).
Selain itu, lanjutnya, perlu juga dipikirkan oleh pemerintah terkait pengusaha yang telah terlanjur memiliki hutang/pinjaman di perbankan. Agar dapat dipikirkan proses pengembaliannya, agar dapat dibebaskan dari bunga pinjamannya.
“Yang harus juga dipikirkan oleh pemerintah adalah bagi mereka yang sudah terlanjut memiliki hutang di Bank. Mohon dapat dipikirkan relaksasi pengembalian dan dibebaskan dari bunganya,” tandas Agung Wahono.
Untuk pelaksanaan vaksinasi bagi para buruh/pekerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan, menurut Aguh, sudah dilaksanakan dan berjalan dengan lancar. “Pelaksanaan vaksinasi memang tidak bersamaan, tapi tiap perusahaan besar bisa mencapai 3000 an karyawan. Tergantung kesiapan Nakesnya mas. Ada juga perusahaan yang bekerjasama dengan TNI-Polri,” jelas mantan Manager PT Apac Inti Corpora Bawen ini.
Disampaikan pula oleh Agung Wahono, sejak adanya pandemi Covid-19, hingga saat ini belum ada perusahaan anggota Apindo di Jawa Tengah, yang melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara massal akibat pandemi covid-19.
“Untuk PHK massal sampai aekarang belum terjadi tapi tidak dipungkiri kalau PHK satu dua tentunya ada Mas,” jelasnya.
Absa
