WONOSOBO(SUARABARU.ID)-Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat meminta kepada seluruh jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) setempat, agar pencangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) untuk dilaksanakan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab.
“Saya minta komitmen ini untuk betul-betul dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab. Saya sering mengingatkan lesan kita bisa baca, pikiran kita bisa baca, kita bisa mengelak atas komitmen itu,” katanya.
“Tapi Tuhan Yang Maha Esa, yang di atas kita yang menguasai kita, akan selalu memantau dan mengawasi dan itu adalah pengawasan melekat setiap saat,” tegas dia, Selasa (6/4/2021).
Bupati berharap pencanangan tersebut berlanjut dalam pelaksanaan tugas yang didasari keikhlasan, semangat dan tanggung jawab sebagai bagian dari pengabdian dan peran serta dalam mewujudkan Wonosobo yang berdaya saing, maju dan sejahtera.
Karena, menurutnya, pembangunan zona integritas merupakan salah satu bentuk implementasi reformasi birokrasi yang bertujuan untuk melaksanakan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien serta akuntabel.
“Selain itu, juga merupakan langkah yang baik bagi sebuah instansi, dalam mewujudkan sistem birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel, dan pelayanan publik yang prima,” tegasnya.
Bupati berpesan, Disdikpora sebagai instansi penyedia layanan dasar, harus berkomitmen penuh untuk melaksanakan pelayanan publik dibidang pendidikan secara profesional, akuntabel dan prima.
“Menghindari tindakan menyimpang seperti KKN dan penyalahgunaan wewenang. Ini sungguh tidak mudah. Namun saya yakin karyawan Disdikpora mampu melaksanakannya dengan baik,” ucapnya.
Benahi Birokrasi
Sementara itu, Kepala Disdikpora Wonosobo, M Kristijadi menyampaikan pencanangan yang sudah cukup lama direncanakan namun terkendala pandemi global Covid-19 ini, merupakan komitmen dan semangat awal untuk membenahi birokrasi.
“Bukan hanya di tingkat kabupaten saja namun akan diteruskan ke jajaran di bawahnya. Termasuk koordinator wilayah bidang pendidik dan satuan-satuan pendidikan yang tersebar di 15 kecamatan di Wonosobo,” cetusnya.
Selain itu, menurut Kristijadi, pendidikan masyarakat atau Pendidikan Non Formal (PNF) juga akan didorong untuk melaksanakan WBK dan WBBM di instansinya. Sehingga menjadi institusi yang bersih dan bebas KKN.
“Intinya bahwa kita ingin membangun semangat untuk lepas dari KKN. Apalagi Disdikpora merupakan dinas yang besar dan banyak pegawainya. Sehingga harus mampu mendorong semuanya agar bisa tetap berkomitmen pada zona integritas,” ungkapnya.
Pihaknyabmenegaskan bahwa target Disdikpora melalui agenda ini adalah bebas dari KKN, serta akan meningkatkan pelayanan baik kepada msyarakat lgsh maupun internal dinas seperti guru dan sebagainya.
“Kami ingin supaya pelayanan diperbaiki, kami telah membangun dengan merintis beberapa sistem pelayanan yang memudahkan, misal SIMPTK (Sitem Informasi Managemen Pendidikan dan Tenaga Kependidikan),” ujarnya.
Sistem tersebut, sambung dia, untuk mempermudah guru dalam melakukan proses admistrasi. Seperti pengurusan kenaikan pangkat, penilaian angka kredit dan lainnya tanpa harus datang ke kantor Disdikpora. Namun cukup mengakses melalui gudget androidnya.
Muharno Zarka
