blank
Ketua Bawaslu Jepara, Sujiantoko saat menyerahkan plakat kepada Kepala Desa Klepu Sutoyo disaksikan komisioner Bawaslu Jateng Anik Sholihatun.

JEPARA (SUARABARU.ID)- Desa Klepu, Kabupaten Jepara terpilih sebagai desa binaan Pengawasan Pemilu. Peresmian dilaksanakan di Balai Desa Klepu pada Rabu (24/3), dihadiri oleh anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Komisioner Bawaslu Jepara, Petinggi, Perangkat Desa, BPD, tokoh agama, PKK, tokoh masyarakat, serta Karang Taruna.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Jepara Sujiantoko mengajak masyarakat Desa Klepu untuk ikut serta mengawasi jalannya demokrasi.”Warga Desa Klepu bisa menjadi pemilih yang baik yang sesuai dengan hati nurani. Tidak ada embel-embel apapun”, kata Sujiantoko.

blank
Komisioner Bawaslu Jateng, Anik Sholihatun saat memberikan sambutan pada acara pencanangan Desa Klepu sebagai Desa Pengawasan Pemilu.

“Kerjasama ini tujuannya agar masyarakat bersama-sama mengawasi demokrasi, menjadi mitra pengawasan, dan tumbuhnya kader Bawaslu”, lanjut Sujiantoko.

Sementara itu, Petinggi Desa Klepu Sutoyo, dalam sambutannya meminta Bawaslu untuk lebih menegaskan maksud dan tujuan dari sosialisasi pengawasan Pemilu kepada masyarakat.

Acara peresmian Desa Klepu sebagai Desa Binaan Bertajuk Desa Pengawasan Pemilu juga ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama  tentang Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum.

MOU  ini ditandatangani langsung oleh Ketua Bawaslu Jepara Sujiantoko dan Petinggi Desa Klepu Sutoyo. Berdasarkan surat perjanjian No. 002/HK.02.00/K.JT-10/03/2021, tujuan kerjasama ini guna sukses pelaksanaan sosialisasi masyarakat sadar demokrasi dan anti money politic.

Dengan peresmian ini praktis Bawaslu Jepara sementara ini mempunyai 7 desa binaan terdiri dari 4 desa pengawasan Pemilu dan 3 desa Anti Politik Uang.

Anggota Bawaslu Provinsi jateng, Anik Sholihatun juga menyampaikan fokus Bawaslu dalam hal money politic bukan menjerat orang sebanyak-banyaknya. Tetapi melakukan pencegahan. “Fokus Bawaslu  melakukan pencegahan hingga money politik berkurang”, ujar Anik.

Ua