JEPARA (SUARABARU.ID) – Lamanya pengisian jabatan Wakil Bupati Jepara oleh Dian Kristiandi S.Sos setelah dilantik menjadi bupati tanggal 20 Juni 2020, sangat merugikan masyarakat. Sebab kinerja Pemerintah Kabupaten Jepara menjadi tidak maksimal.
Lamanya pengisian jabatan orang nomor dua tersebut karena kemungkinan adanya tarik ulur di internal PDI Perjuangan sebagai satu-satunya partai pengusung pasangan Ahmad Marzuqi – Dian Kristiandi pada Pilkada 2017.
Sejumlah anggota DPRD Jepara mengungkapakan hal tersebut Selasa (23/3-2021) kepada SUARABARU.ID terkait dengan kesongan jabatan Wakil Bupati Jepara yang berlarut larut.
“Kekosongan posisi Wakil Bupati Jepara yang terlampau lama berdampak negatif bagi jalannya permerintahan, sebab kinerja pemerintahan menjadi kedodoran dan tidak maksimal” ujar Wakil Ketua DPRD Pratikno. Akibatnya rakyat Jepara yang rugi, tambah Pratikno yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Jepara
Menurut Pratikno, kondisi ini menunjukkan tidak ada kesungguhan untuk mengisi kekosongan posisi Wakil Bupati Jepara. “Sebetulnya kalau kita hitung sejak kosong, waktu cukup lama. Ini wujud ketidakseriusan mereka, sehingga secara umum merugikan rakyat dari sisi pelayanan publik,” ujar Pratikno. Pratikno telah menyampaikan kondisi ini dalam setiap rapat paripurna DPRD.
Sementara itu Ketua Fraksi PAN – Perindo DPRD Jepara Bambang Harsono MH menilai, dampak kekosongan posisi wakil bupati sangat banyak. “Tugas bupati cakupannya sangat luas. Dengan hanya di tangani Bupati akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan,” ujar Bambang Harsono.
Lebih lanjut Bambang Harsono menjelaskan, karena keterbatasan bupati, ia tidak mungkin bisa menghandle semua tugas-tugas yang ada. Akibatnya kinerja bupati menjadi kurang optimal. “Harapan kami kekosongan itu segera diisi,” pintanya.
PDIP dan Bupati yang Tahu
Sedangkan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jepara, Purwanto S.Kom mengibaratkan bupati – wakil bupati adalah seperti suami istri. “Jika posisi ini terus kosong tentu akan berdampak terhadap jalannya roda pemerintahan,” ujar Purwanto.
Harapannya agar ke kosongan ini dapat terisi sesegera mungkin. “Kedua belah fihak hendaknya menahan diri. “Kenapa sampai sekarang jabatan wakil Bupati Jepara belum juga terisi, hanya PDIP sebagai partai pengusung dan bupati sendiri yang tahu,” tegas Purwanto.
Sementara Ketua Fraksi Demokrat, PKS, Berkarya dan Hanura DPRD Jepara, Latifun S.Sn MT menilau dengan adanya wakil bupati, dapat menjadi mitra bupati dalam mengambil kebijakan strategis, sehingga hasilnya bisa lebih maksimal.
“Harapan kami posisi wakil bupati dapat segera terisi.Menurut informasi sudah pernah di lakukan uji kelayakan oleh partai pengusung. Hasilnya tentu saja ditunggu masyarakat Jepara,” tutur Latifun.
Hadepe –
