KUDUS (SUARABARU.ID) – Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah Mawahib Afkar meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mengoptimalkan progam Desa Tangguh Bencana (Destana). Pasalnya, wilayah Kudus selama ini merupakan daerah rawan terjadi bencana.
Secara geografis di Kudus sangat rawan terjadi bencana tanah longsor di kawasan lereng pegunungan Muria. Sementara, di kawasan bawah, bencana banjir seakan menjadi bencana tahunan yang sulit diatasi.
Atas kondisi tersebut, kata Mawahib program Destana harusnya menjadi prioritas demi mitigasi dan pengurangan resiko bencana di tingkat lokal.
“Regulasi dengan segenap konsiderasinya sebenarnya telah disiapkan dengan matang melalui perka BNPB Nomor 01 Tahun 2012. Hanya memang, dalam pelaksanaannya masih dirasa belum maksimal,”kata Mawahib.
Oleh karena itulah, sambung dia, perlu adanya sosialisasi yang massif terkait progam tersebut. Terutama di desa-desa rawan bencana. Padahal progam tersebut sangat baik setidaknya untuk pengurangan risiko bencana di tingkat desa.
Baca Juga:
Kesal Jalan Macet, Ketua DPRD Kudus Urug Jalan Banjir di Tanjungkarang
Khabsyin Desak Pemkab Kudus Optimalkan Pompanisasi untuk Kurangi Genangan Banjir
Sementara di dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus, sambungnya, juga terdapat Perda Nomor 4 Tahun 2011 dan Perbup Nomor 13 Tahun 2015 yang mengatur tentang pedoman umum penanganan bencana. Dua dasar tersebut, bisa mengarah ke fasilitasi pembentukan Destana.
Selain itu, sambungnya, juga bisa diarahkan pada pemetaan klaster bencana dan memperkuat kebijakan mendesak terkait infrastruktur irigasi normalisasi sungai maupun pembuatan embung-embung kewilayahan.
“Dalam dimensi skala prioritas secara agama adalah hifdzun nafs meyelamatkan manusianya terlebih dahulu baru lainnya,” ujar dia.
Perusahaan-perusahaan besar juga diharapkan bisa bersinergi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. “Banyak industri di kudus yang berskala multinasional ini diharapkan turut serta dalam setiap penanganan bencana kemanusiaan,” tegasnya.
Mawahib menambahkan, bencana alam memang menjadi hukum alam. Namun, mengantisipasi bencana adalah tindakan yang mulia. Oleh karena itu, sinergitas stakeholder baik pemerintah, komponen masyarakat dan perusahaan sangat di harapkan dalam menangani ini.
“Terlebih kemarin Tanggulangin mengalami banjir yang bercampur limbah berminggu-minggu, kami mendorong untuk segera melakukan pemompaan untuk bisa menyelamatkan masyarakat di sana,” tandasnya.
Tm-Ab
