JEPARA(SUARABARU.ID) – Satuan Tugas Penanganan Covid Jepara nampaknya harus melakukan konsolidasi dan koordinasi yang lebih sungguh-sungguh. Sebab jika tidak segera dilakukan bisa saja wabah ini semakin sulit dikendalikan.
Disamping rumah sakit yang tidak lagi dapat menampung pasien Covid-19, bertambahnya klaster keluarga karena tidak ada tempat isolasi mandiri yang disiapkan pemerintah, masih saja terus terjadi penolakan pemakaman dengan standar Covid-19 oleh keluarga.
Kasus terakhir terjadi Rabu kemarin. Pasien bernama Ny. S yang dirawat di RSUD RA Kartini Jepara dengan status probable Covid-19 meninggal dunia. Namun keluarga menolak pemakaman dengan standar pemulasaraan Covid-19. Camat beserta tokoh masyarakat dan aparat kecamatan Batealit gagal melakukan langkah persuasif.
Waspadai Klaster keluarga
Sementara itu Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Jepara, Muh Ali semalam kembali mengumumkan penambahan kasus baru warga Jepara yang terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 48 orang. Jumlah ini di temukan dari pemeriksaan 267 sampel. Dengan demikian positif rate Jepara kemarin mencapau 18,3 persen. Ini angka yang cukup tinggi. Sebab WHO memberikan target 5 persen.
Dengan demikian secara akumulatif warga Jepara yang terkonfirmasi Covid-19 mencapai 2.772 orang. Dari jumlah tersebut 202 orang meninggal dunia atau 7,29 % dan masih positif 498 orang atau 17,97 %.
SUARABARU.UD yang melakukan penelusuran terhadap data yang diumumkan semalam, banyak yang tertular virus dari keluarga yang telah terkonfirmasi terlebih dahulu. Sebab dilakukan isolasi mandiri dirumah, sepertiyang terjadi di Pecangaan, Kedung, dan Jepara. Bahkan ada yang semalam diumumkan berasal dari satu keluarga sebanyak 4 dan 3 orang.
Seorang dokter yang pernah dinyatakan terkonfirmasi Covid-19 meminta agar pemerintah memperkuat protokol kesehatan. “Gerakan 3 M yang terdiri dari memakai masker, menghindari kerumunan dan mencuci tangan pakai sabun, suka atau tidak suka harus kita lakukan. Sebab hanya dengan cara itu dapat menghambat penyebaran Virus Corona,” ujarnya.
Sementara penanggung jawab gerakan itu tidak ada. Padahal masyarakat Jepara tergolong kurang memperhatikan masalah ini, tambahnya.
Hadepe-ua
