SEMARANG (SUARABARU.ID) – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng, Sukirman, mendukung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng untuk proaktif dengan program internet gratis.
Proaktif yang dimaksud politisi PKB ini adalah dengan segera berkomunikasi, berkoordinasi tentang teknis pelaksanaan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tersebut sehingga tidak terlambat dengan provinsi lain.
Program nasional Kemendikbud ini sendiri adalah dengan memberikan kuota internet gratis bagi para siswa sekolah, mahasiswa, guru dan dosen selama masa adaptasi kebiasaan baru (New Normal).
“Dinas pendidikan harus proaktif untuk berkomunikasi, bertanya kepada Kemendikbud. DPRD Jateng akan ikut mengawal agar program itu bisa terealisasi secepat mungkin,” kata Sukirman saat menjadi pembicara dialog parlemen di studio Berlian TV, Jumat (11/9/2020).
Dalam dialog bertema ‘Kesiapan Daerah soal Subsidi Kuota Internet untuk Pendidikan’, Sukirman mengaku belum mengetahui teknis dan pelaksanaan program bantuan kuota internet dari pemerintah pusat tersebut.
Namun, dari informasi yang diketahuinya, bantuan tersebut nantinya diberikan kepada sebanyak 68 juta orang yang terdiri dari siswa, guru, mahasiswa, dan dosen.
Bantuan kuota internet gratis ini akan disalurkan selama 4 bulan (September – Desember 2020). Untuk siswa sekolah mendapat 35 GB/bulan, guru mendapat 42 GB/bulan, mahasiswa mendapat 50 GB/bulan, dan kalangan dosen akan mendapat 50 GB/bulan.
“Dari informasi sementara yang saya dapatkan, Kemendikbud mengalokasikan dana Rp 8,9 triliun dari optimalisasi anggaran Kemendikbud dan dukungan anggaran Bagian Anggaran dan Bendahara Umum Negara (BA BUN) 2020,” katanya.
Dari total Rp 8,9 triliun tersebut, menurut Sukirman, sebanyak Rp 7,2 triliun akan diberikan subsidi kuota internet selama empat bulan dan Rp 1,7 triliun untuk para penerima tunjangan profesi guru dan tenaga kependidikan, dosen, serta guru besar.
Menurut dia, jika penyaluran kuota internet gratis diberikan secara bergelombang, maka sebaiknya siswa mendahulukan kelompok siswa dan mahasiswa yang miskin.
Soal data siswa dan mahasiswa miskin, ia menilai, bukanlah hal yang sulit yakni dengan membuka data siswa saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan membuka data mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi.
Disisi lain, pihak dewan mengapresiasi program Gubernur Jateng yang sudah mengalokasikan kuota internet gratis dari dana BOS (biaya operasional sekolah). Kebijakan gubernur agar sekolah tidak dulu memikirkan perbaikan infrastruktur sekolah, misal ada gedung rusak, kemudian dialokasikan lebih dahulu untuk pengadaan bantuan kuota internet gratis dari dana BOS adalah bagus.
“Memang kenyataannya banyak orang tua murid yang kesulitan mengikuti belajar daring (dalam jaringan) karena tidak mampu membeli kuota internet,” ungkapnya.
Dikatakannya, orang tua siswa yang tidak mampu membeli kuota internet atau tidak mampu membeli ponsel, hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Namun menjadi tanggung jawab semua elemen seperti pengusaha, BUMN, dan masyarakat yang mampu, dan DPR/DPRD.
Seperti yang dilakukan di internal partainya, DPP PKB sudah mengintruksikan semua anggota Fraksi PKB di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/ Kabupaten agar menyedikan wifi gratis sebanyak 3 sampai 5 titik di dapilnya masing-masing untuk sarana berlajar daring masyarakat secara gratis.
“Kondisi itu sudah dilakukan sejak 2 bulan lalu dan akan berakhir sampai kebijakan sekolah daring berakhir. Hanya saja, ternyata juga banyak yang berjalan tidak sesuai harapan. Yakni, di daerah yang tidak ada sinyal internetnya atau blankspot. Tentu, hal itu menjadi kendala sekolah daring saat New Normal ini,” katanya.
Menanggapi hal itu, Plt. Kepala Disdikbud Jateng, Padmaningrum, menyatakan untuk program bantuan kuota internet gratis kepada siswa dari Kemendikbud sejauh ini pihaknya belum mendapat informasi resmi dan detilnya. Meski begitu, pihaknya tetap aktif mencari informasi soal program itu.
“Sekarang ini, bantuan kuota gratis internet yang sudah jalan dari dana BOS. Karena memang dibolehkan, dana BOS dialokasikan untuk kuota internet. Ya, kami mohon maaf kalau memang jumlahnya belum banyak,” kata Padmaningrum.
