SEMARANG (SUARABARU.ID)– Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi didaulat sebagai narasumber virtual meeting APJII-FORKASI, dengan tema Kesiapan Infrastruktur Menghadapi Era Normal Baru, belum lama ini.
Dalam kegiatan itu, dirinya menceritakan sejumlah upayanya dalam membangun jaringan komunikasi di Kota Semarang, yang menyambungkan seluruh stakeholder.
Menurutnya, Kota Semarang yang memiliki wilayah terluas dibanding kota-kota besar lain di Indonesia. Dan ini menurut dia, memiliki tantangan dalam mengupayakan pembangunan secara menyeluruh.
BACA JUGA : Harlah ke-22 PKB, Bertekad Semakin Maslahat untuk Rakyat
Untuk itu dirinya merasa perlu untuk menyambungkan seluruh daerah, agar masyarakat dapat berkomunikasi dengan mudah kepada pemerintah.
Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi itu pun kemudian memulai program Smart City pada 2013 lalu. Namun dirinya menegaskan, poin utama Smart City yang dibangunnya tidak hanya sekadar soal digitalisasi.
”Sepakat dengan Prof Hono, kami meyakini Smart City tidak melulu berbicara persoalan TIK dan digitalisasi semata. Melainkan pada upaya merampingkan berbagai usaha yang dimiliki, agar terwujud pelayanan yang lebih baik dan cepat,” tegas Hendi.
Bergerak Bersama
Di sisi lain, konsep Semarang Smart City juga menjadi solusi keterbatasan jumlah pegawai di Pemerintah Kota Semarang, yang lebih sedikit dibanding daerah lain.
Dipadu dengan konsep bergerak bersama sebagai wujud partisipasi Empat Pilar Pembangunan, Hendi meyakini sejumlah upayanya untuk menemukan solusi perbaikan. Di antaranya melalui penyediaan 2.300 wifi, sistem e-government, e-monev, e-katalog lokal, perizinan online dan aplikasi Lapor Hendi.
Keberadaan berbagai sistem online ini, diakui Hendi mendapat respon yang sangat positif dari warga masyarakat.
”Lapor Hendi misalnya, menjadi sarana warga masyarakat untuk menyampaikan berbagai curhat, terkait masalah lingkungan. Sehingga dapat segera tertangani dengan SOP maksimal pelayanan lima hari,” ungkap Hendi.
Meningkat
Sejak 2016, Lapor Hendi terus menjadi jujugan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan yang ada, sekaligus menjadi salah satu dasar pengambilan kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Semarang, karena bersumber langsung dari aspirasi masyarakat.
Tercatat, dari tahun ke tahun kepercayaan masyarakat untuk ikut melapor dan mengawasi pembangunan terus meningkat.
”Pada 2016 ada sebanyak 2.537 laporan, 2017 sebanyak 6.300, tahun 2018 sebanyak 3.300, dan tahun 2019 sebanyak 3.100 laporan,” papar Hendi.
Seminar online yang dimoderatori Tamara Geraldine itu juga mengundang sejumlah pembicara lain, di antaranya Dr Ir H Suharso Monoarfa selaku Menteri PPN dan Kepala Bappenas, Jamalul Izza (Ketua Umum APJII), Prof Dr Ir Suhono HS MEng (pakar Smart City sekaligus guru besar ITB) dan sejumlah praktisi IT.
Heri Priyono-Riyan
