WONOSOBO(SUARABARU.ID)-Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Wonosobo Idham Cholid berharap Pilkada di daerah pegunungan tersebut bisa berjalan secara demokratis dan bermartabat.
“Demokratis dalam arti Pilkada berlangsung adil, jujur dan berkualitas. Sedang bermartabat, pesta politik tingkat lokal itu harus bermoral dan mengunakan etika politik yang baik. Itu yang harus dipegang,” tegasnya.
Penegasan tersebut disampaikan pria yang pernah memegang jabatan Ketua DPRD Wonosobo itu, saat melakukan audiensi “Kesiapan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19” dengan anggota KPU di ruang rapat KPU setempat, Kamis (18/6).
Rombongan pengurus DPD GMPK dalam kesempatan tersebut, diterima anggota KPU Divisi Sosialisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Amirudin serta Dhyan Kartika Wulandari, Divisi Data dan Informasi KPU.
Dalam audiensi tersebut Idham Cholid juga mempertanyakan kesiapan KPU terkait penyediaan anggaran, keamanan dan keselamatan penyelenggara serta pemilih pada pelaksanaan Pilkada di tengah wabah virus Corona ini.
Pilkada Sehat
“Jangan sampai karena ketidaksiapan anggaran dan keamanan serta kesehatan warga, Pilkada tidak berjalan dengan baik. GMPK sebagai bagian dari elemen masyarakat siap mendorong pelaksaan Pilkada yang demokratis, aman dan sehat,” serunya.
Anggota KPU Amirudin memastikan Pilkada akan berlangsung pada Rabu Wage, 9 Desember 2020. Semua tahapan Pilkada yang sempat berhenti karena pandemi Covid-19, sudah mulai berjalan lagi sejak Senin (15/6) lalu dengan melantik PPS secara serentak.
“Semua tahapan Pilkada telah disiapkan kembali. Sesuai Keputusan KPU Wonosobo, pendaftaran pasangan calon akan dilakukan 4 September-6 September 2020. Sedang penetapan pasangan calon 23 September 2020 yang akan datang,” bebernya.
Ditambahkan anggota KPU Divisi Data dan Informasi, Dhyan Kartika Wulandari, pelaksanaan Pilkada akan sesuai dengan tahapan yang ada. Karena masih dalam masa pademi Covid-19, maka semua pelaksanaan tahapan Pilkada menerepakan protokol kesehatan yang ketat.
“Kenapa Pilkada tetap dilaksanakan 9 Desember 2020? Sebab, agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan karena masa jabatan kepala daerah banyak akan berakhir dan terus menjaga ritme demokrasi terus berjalan,” sebutnya.
Muharno Zarka-Wahyu
