JEPARA (SUARABARU.ID)– Disahkannya Perda tentang penyandang disabilitas pada 9 Desember 2019 yang lalu mendapat perhatian khusus dari Dewan Pengurus Cabang Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Jepara.
Hal ini terlihat dari acara diskusi yang digelar Minggu, (14/6) di Desa Geneng, Batealit, Jepara. Dalam acara diskusi dengan tema peningkatan kapasitas dan bedah perda ini dihadiri Koordinator Forum untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Mayadina Rohma Musfiroh.
Dalam kesempatan tersebut Maya menyampaikan bahwa Perda Nomor 7 tahun 2019 tentang penyandang disabilitas sudah sangat bagus karena mengakomodir 22 hak bagi penyandang disabilitas.
“Pengakuan 22 hak bagi penyandang disabilitas yang tertuang dalam Perda Nomor 7 tahun 2019 ini sangat progresif. Terdapat semangat Pemerintah Kabupaten Jepara dalam melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) untuk Perda Nomor 7 ini” ujar Maya.
Terkait dengan perencanaan dan penganggaran bagi penyandang disabilitas, salah satu dari 22 hak yang tercantum dalam Perda Nomor 7 tahun 2019, Maya menambahkan dari APBD 2020 sebelum ada perubahan untuk Covid- 19 terdapat anggaran 604 juta yang terkait penyandang disabilitas.
Lebih jauh ia mengungkapkan, dalam Pasal 80 ayat 1 Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, lanjut dekan Fakultas Hukum dan Syari’ah UNISNU tersebut.
Sementara itu, Adib Budiono Sahabat Difa Jepara mengaku selama ini perhatian terhadap penyandang disabilitas sangat kecil.
“Kami memang pernah diberikan pelatihan untuk pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan, namun tidak disertai tindak lanjut untuk akses permodalan dan pemasaran, sehingga tidak mampu bertahan lama”, ujar Adib.
“Kami berharap dengan adanya Perda Nomor 7 ini penghidupan para penyandang disabilitas menjadi lebih baik”, terang salah satu Sahabat Difa yang juga lulusan Fakultas Biologi Universitas Negeri Semarang.
Ulil Abshor/mm
