SLAWI (SUARABARU.ID) – Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal meminta agar peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) lebih dimaksimalkan terutama dalam hal pengadaan sembako bagi warga yang terdampak Virus Corona (Covid-19).
Peran yang dilakukan berupa pengawasan pengadaan dan distribusi sembako mulai dari agen, suplayer, e-warung hingga sampai ke masyarakat. “Jika peran pendamping PKH maksimal, maka tidak ada lagi masyarakat yang mengeluhkan mendapatkan sembako yang tidak layak konsumsi,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal, Noviatul Faroh, Rabu (10/6) di ruang kerjanya.
Dikatakan Novi, penekanan terhadap Pendamping PKH telah dilakukan Komisi IV dengan mengundang Pendamping PKH, baru-baru ini. Dalam rapat koordinasi itu, Pendamping PKH untuk segera mengambil langkah cepat saat komoditas yang akan dibagikan ke masyarakat tidak layak konsumsi.
Dalam hal ini, Pendamping PKH bisa menggantikan sembako busuk dengan yang layak konsumsi. “Masyarakat banyak yang mengeluh mendapatkan sembako, semisal buah yang busuk dan telur yang pecah. Pendamping PKH harus siap menggantinya dengan yang baru,” tegas Ketua Fraksi PKB itu.
Menurut dia, Pendamping PKH bisa berkoordinasi dengan suplayer untuk menggantikan komoditas yang tidak layak. Selain itu, bisa mengganti dengan barang baru dengan anggaran akomodasi yang diambil dari selisih harga di e-warung sebesar Rp 8 ribu per penerima.
“Jika kerja Pendamping PKH berjalan baik, maka masyarakat bisa mendapatkan sembako yang bagus,” jelasnya.
Selanjutnya ia mengatakan, Komisi IV juga telah mengundang agen yakni Bank BNI dan suplayer beras Bulog Cabang Pekalongan. BNI yang bertugas mentransfer uang ke rekening penerima bantuan, pada Mei terdapat sejumlah saldo rekening yang kosong. Menurut BNI, terdapat kesalahan teknis dalam pendistribusian bantuan. Namun, BNI berjanji tidak akan ada lagi saldo rekening kosong di bulan ini.
“Kita lihat saja bulan ini. Jika ada saldo yang kosong, kami akan buat rekomendasi ke Bupati agar bisa pindah bank,” ujar Novi.
Ditambahkan, rapat koordinasi dengan Bulog mendapatkan hasil bahwa siapa pun bisa menjual beras ke Bulog. Namun, harus sesuai dengan kriteria dan persyaratan. Salah satunya, truk pengangkut beras ke Bulog harus plat Tegal.
Selain itu, Bulog bisa menerima pesanan dari e-warung pada H-3 sebelum pendistribusian. Namun, BNI juga harus komitmen untuk transfer sesuai dengan jadwal. “BNI harus selalu info ke Dinsos bahwa dana sudah cair, sehingga e-warung bisa pesan ke Bulog lebih cepat,” pungkasnya.
Arif Rahman
