WONOSOBO(SUARABARU.ID)-Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Wonosobo Habibillah mengharapkan Pemkab setempat menyiapkan anggaran khusus untuk kalangan pondok pesantren dalam penerapan kebijakan new normal di tengah pandemi global Covid-19.
“Sebab selama percepatan penanganan Covid-19 kalangan pondok pesantren belum banyak mendapat perhatian pemerintah, utamanya terkait penyediaan anggaran untuk meredam penularan dan penyebaran virus Corona di komunitas santri,” katanya, Jumat (29/5).
Apalagi, selama ini, sambungnya, pengasuh pondok pesantren di Wonosobo sudah aktif ikut memutus mata rantai penyebaran dan penularan Covid-19. Protokol kesehatan juga sudah banyak diterapkan santri di lingkungan pondok pesantren.
“Di masa pandemi global virus Corona sudah banyak santri yang dipulangkan ke rumah masing-masing. Santri yang masih berada di pesantren juga dikarantina. Tidak boleh keluar dari lingkungan pesantren dan tidak diperkenankan dikunjungi siapapun, termasuk wali santri,” sebutnya.
Protokol Kesehatan
Menurut politisi asal Burat Kepil Wonosobo itu, semua pondok pesantren yang ada di Wonosobo juga telah melaksanakan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemkab setempat agar tidak ada penyebaran dan penularan virus Corona di lingkungan pondok pesantren.
“Setiap santri dan pengasuh telah diwajibkan mengenakan masker selama beraktifitas di lingkungan pondok pesantren. Di sediakan hand sanitizer, fasilitas cuci tangan pakai sabun, selalu jaga jarak antar santri, menjaga pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di lingkungan pesantren,” bebernya.
Selain itu, tambahnya, kalangan pesantren juga telah melakukan penyemprotan cairan desinfektan di lingkungan pondok pesantren. Semua itu ditempuh agar lingkungan pondok pesantren tidak menjadi klaster baru dalam penyebaran dan penularan virus Corona.
“Berkaitan dengan penerapan kebijakan new normal atau kehidupan normal baru di tengah pandemi Covid-19, pondok pesantren layak diperhatikan. Fasilitas mandi cuci kakus (MCK) dan tempat tinggal santri yang belum memadahi perlu dibenahi. Pemerintah perlu hadir melalui penyediaan anggaran untuk pembangunan fasilitas pondok pesantren,” tandasnya.
Muharno Zarka/mm
