KUDUS (SUARABARU.ID) – Plt Bupati Kudus HM Hartopo mengaku kecewa dengan kebijakan Presiden Jokowi yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan, Pasalnya, kenaikan itu terjadi di tengah pandemi virus Corona atau COVID-19.
“Kenaikan BPJS ya kondisi seperti ini seharusnya, kalau saya sendiri ya kondisi yang memprihatinkan, harusnya jangan naik dulu,” ucap Hartopo kepada wartawan di sela kegiatannya di RSUD Kudus, Kamis (14/5).
Menurut Hartopo banyak warganya di Kudus yang terdampak pandemi Korona kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, dia menganggap kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu tidak tepat.
“Kecuali kalau memang nanti selesai COVID-19 monggo. Sementara ini sekarang banyak sekali warga yang terdampak COVID-19 ini, masalah sosial ekonomi. Saya pribadi kurang setuju,” lanjutnya.
Pihaknya, tambah Hartopo, telah memberi bantuan bagi masyarakat kurang mampu untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Ada kuota sebanyak 85 ribu orang yang didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan, namun baru terisi separuhnya.
“Data kemarin masih separuh anggaran BPJS menyediakan tidak mampu akan dibiayai. Tetap seperti kemarin, dan anggaran masih cukup,” katanya.
“Anggaran untuk 85 ribu orang, cuma terdata hanya 40 ribu. Cadangan 40 ribu masih ada, untuk pembiayaan masyarakat miskin,” imbuhnya lagi.
Tm-Ab
