KUDUS (SUARABARU.ID) – DPRD Kabupaten Kudus membentuk tim untuk terjun langsung ke desa-desa guna memantau langsung penyaluran bansos Covid-19. Para Legislator tersebut akan terjun secara bersamaan untuk menelusuri lambannya pencairan Bansos ke warga yang terdampak Pandemi Corona.
Ketua DPRD Kudus, Masan mengatakan, keputusan tersebut didasarkan pada hasil rapat pimpinan yang menilai sejumlah program Bansos ke masyarakat dinilai cukup lamban. Terutama adalah Bansos yang bersumber dari dana APBD Kabupaten.
“Banyak keluhan dan masukan dari masyarakat kepada kami, terutama terkait masih banyaknya warga belum mendapatkan BST dari pemerintah). Kami ingin tahu sebenarnya ada persoalan apa saja di lapangan,” kata Masan.
Hasilnya, legislatif sepakat turun ke lapangan memantau semua persoalan terkait penanganan dampak pandemi Covid-19.
Masan mengatakan, tim akan turun mulai Rabu (13/5). Sebanyak 45 anggota DPRD Kudus dibagi dalam sembilan tim untuk melakukan investigasi di sembilan kecamatan.
ke sembilan kecamatan untuk menginvestigasi penanganan pandemi Covid-19 di daerah. Tim yang terdiri atas 45 orang wakil rakyat itu ingin menelusuri lambannya pencairan bantuan sosial tunai (BST) ke warga terdampak pandemi.
Pihaknya juga ingin mengetahui sejauh mana sosialisasi program-program pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19. Dan sejauh mana proses pendataan masyarakat terdampak yang telah dilakukan.
Dia mengatakan, tim juga akan mengecek sejauh mana persiapan pemerintah desa mencairkan BST. Apakah sudah melakukan perubahan anggaran, apakah daftar penerima sudah ditempel dan diumumkan ke publik, hingga apakah ada penerima bantuan dobel di desa.
Persoalan Data
“Anggaran Bansos yang dialokasikan melalui APBD sudah cukup besar. Tapi kami dengar yang sudah dicairkan ke masyarakat masih sangat sedikit. Untuk itu, kami akan lakukan pemantauan langsung di lapangan,”tandasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kudus Sunardi mengakui masih banyak warga belum menerima bantuan sosial. Dari total daftar penerima BST 26 ribu, baru sekitar 4.424 warga (17 persen) menerima BST dari anggaran daerah. Sunardi mengakui persoalan data penerima menjadi kendala penyaluran BST.
“Penyaluran bansos terbentur proses pengumpulan dari desa. Karena ini masih periode awal, jadi wajar jika datanya masih begini,” ujar Sunardi.
Terpisah, Plt Bupati Kudus HM Hartopo menegaskan pendataan penerima BST harus melibatkan pengurus RT, agar datanya valid.“Pengurus RT pasti tahu mana warga yang bisa makan dan kesulitan makan. Mereka tahu kondisi lingkungan sekitarnya, sehingga mana yang berhak mendapatkan bantuan,” ujarnya.
Tm-Ab
