SUKOHARJO (SUARABARU.ID) – Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya kecewa karena data penerima jaring pengaman sosial (JPS) terkait dengan Covid-19 di Kabupaten Sukoharjo berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), banyak yang dobel.
Hal itu terungkap saat Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya terjun langsung memantau penyaluran sembako di sejumlah kecamatan, Selasa (28/4/2020).
Di setiap titik pembagian bupati bertanya pada petugas yang melayani. Kaitannya dengan data dan kualitas beras yang disalurkan
Saaat sidak penyaluran sembako di wilayah Kecamatan Polokarto, bupati kecewa berat. Sebab saat bupati bertanya, tidak ada yang bisa menjawab berapa data penerima yang dobel.
“Penerima bantuan ini harus di luar warga yang menerima PKH, BPNT karena itu sudah ada alokasinya sendiri. Di sini ada berapa?” tanya bupati.
Namun petugas termasuk Camat Polokarto yang ada, tidak dapat menjawab detil. Mengetahui hal itu, bupati tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya.
Karena itu, bupati meminta agar data benar-benar divalidasi sebab pembagian itu sudah berdasarkan by name by address. Mestinya sudah bisa diketahui mana saja penerima yang dobel sehingga bisa langsung dicoret dan diganti oleh warga miskin yang tidak terdata.
“Saya minta yang dobel segera dicoret dan diganti dengan warga lain yang belum dapat apa-apa. Ini bantuan untuk rakyat jadi jangan main- main,” tegas bupati.
Data ganda juga didapat di Kecamatan Grogol. Namund i kecamatan ini bupati mendapat penjelasan yang rinci dan jelas. Karena itu dia sudah memerintahkan agar data dicoret dan diganti dengan penerima baru yang tidak masuk data.
Bedasarkan pantauan di lapangan, pemberian bantuan menerapkan jaga jarak aman. Warga yang mendapat mengantre dan dipanggil satu-satu lalu menunjukkan identitas.
Setelah diverikasi lolos, mereka mendapat beras 15 kg, mintak goreng dan kecap. Bantaun akan disalurkan selama empat bulan terhitung mulai April. Berdasarkan data yang ada terdapat 51.835 KK. (soes)
