SEMARANG (SUARABARU.ID) -Beberapa kepala daerah telah menerapkan wilayah isolasi mandiri terkait pencegahan penyebaran covid-19. Hal ini juga berdampak pada okupansi penumpang kereta api di Indonesia. Terlebih, pasca pembatalan perjalanan 15 kereta api sejak 1-30 April 2020.
Pihak PT (persero) KAI yang mendapatkan surat dari beberapa kepala daerah mengungkapkan ini menjadi salah satu faktor penting untuk mengambil langkah dalam pembatalan perjalanan KA.
Termasuk di wilayah Daop 4 Semarang. Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang, Krisbiyantoro mengungkapkan, pihaknya berharap kepala daerah yang berada di wilayah kerja Daop 4 Semarang, yakni mulai dari Tegal hingga Cepu dapat
melayangkan surat kepada PT KAI terkait pembatasan mobilitas atau arus orang melalui transportasi kereta api.
“Juga berlaku di wilayah kerja ke arah selatan, yakni sampai dengan Gundih, para kepala daerah dapat melayangkan surat kepada PT KAI terkait pembatasan mobilitas atau arus orang yang masuk di wilayahnya melalui transportasi kereta api,” jelas Kris, Jumat (3/4/2020).
Sebelumnya, Direksi PT (persero) KAI meneruskan arahan Presiden serta Menko Kemaritiman dan Investasi RI, dalam rapat terbatasnya. Dalam penjelasannya, Krisbiyantoro mengungkapkan ada tiga poin arahan tersebut yang juga akan dilaksanakan KAI Daop 4 Semarang.
Arahan pertama tidak ada larangan untuk mudik, tetapi orang yang mudik berstatus ODP yang menjari perhatian bersama untuk menyikapinya. Kedua, pembatasan okupansi KA maksimal 50
persen dalam rangka phsycal distancing dengam sistem blok seat pada pengaturannya.
“Physical distancing ini berlaku juga meskipun ada hubungan sebagai pasangan, saudara ataupun keluarga yang menjadi penumpang dalam KA ini,” jelas Kris.
Sedang arahan terakhir, pegawai BUMN dan anak perusahaan juga ASN dilarang mengambil cuti untuk mudik. Kris mengatakan, PT KAI Daop 4 Semarang menyikapinya dengan saling bekerja sama yang diharapkan untuk mengatasi masalah covid-19 ini.
“Masyarakat seharusnya sadar betul, bahwa permasalahan yang dihadapi negara kita saat ini bukanlah hanya tanggung jawab pemerintah saja, melainkan butuh kerjasama seluruh elemen
masyarakat,” ungkap Kris.
Tidak Bosan Mengimbau
Sementara itu, Sesda Grobogan, Moh Soemarsono, mengungkapkan, Pemkab Grobogan tidak bosan- bosannya melakukan imbauan terhadap masyarakat supaya tidak mudik.
Namun, pihaknya tidak membatasi secara ketat sebab belum menerapkan karantina wilayah.
“Oleh karena itu, kita mohon kepada pemudik yang sudah terlanjur sampai rumah agar melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Bila dalam karantina tersebut timbul gejala sakit agar
menghubungi via telp petugas kesehatan setempat, atau call cetre 119 atau 112,” imbaunya.
Hana Eswe-Wahyu
