Penyerahan bantuan tersebut, dilakukan bersamaan ketika jajaran Forkompinda bersama personel Tim Gabungan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona, melakukan kunjungan ke Terminal Bus Giri Adipura Wonogiri, Selasa (31/3). Di sela-sela monitoring pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi pemudik tersebut, bantuan APD tersebut diserahkan melalui Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Wonogiri, Dokter Adhi Dharma MM.
Bupati menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran petugas medis, yang tampil menjadi garda terdepan dalam langkah pencegahan wabah Corona Virus Disease (Covid)-19. Juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dandim dan Kapolres serta pihak terkait lainnya, yang selama ini mendukung langkah Pemkab dalam menanganani pandemi virus corona.
Langkah Kebersamaan
”Untuk menangani wabah virus corona diperlukan langkah kebersamaan dari semua pihak, sebagaimana yang telah dilakukan selama ini,” tegas Bupati.
Menurut Kepala Dinkes Wonogiri, Adhi Dharma, bantuan APD yang diserahkan Bupati tersebut senilai Rp 100 juta. ”Kalau dikonversikan ke APD bisa mencapai 1.111 potong,” jelasnya. Apakah dengan jumlah itu telah mencukupi ? ”Akan kita lihat perkembangannya nanti bagaimana,” tegas Adhi Dharma.
Kepada awak media, Bupati Wonogiri Joko Sutopo, menyatakan, Pemkab Wonogiri mengalokasikan dana Rp 52 miliar untuk recovery (pemulihan) warga terdampak Covid-19, khususnya bagi warga miskin. Anggaran itu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif daerah (DID), yang sedianya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.
Sasaran Recovery
Berdasarkan Basis Data Terpadu (BPT), warga miskin di Wonogiri ada sebanyak 333 ribu jiwa (116 ribu KK). Dari jumlah itu, sebanyak 35 ribu KK telah tercover Program Keluarga Harapan (PKH), dan sekitar 69 ribu KK mendapat Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Sedang selebihnya, yakni 47 ribu KK akan menjadi sasaran recovery melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS).
Kepada mereka akan diberikan bantuan bahan pangan senilai masing-masing Rp 200 ribu per KK per bulan. Bupati, menyebutkan, program JPS ini akan mencover selama lima bulan.
Pada bagian lain, Bupati, menyatakan, akan mencadangkan anggaran Pilkada yang berada di KPU sebesar Rp 32 miliar dan di Bawaslu Rp 10 miliar, untuk penanganan wabah virus corona. Karena pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda, maka anggaran KPU dan Bawaslu tersebut dapat digunakan untuk penanganan Covid-19.
Bambang Pur
