JAKARTA (SUARABARU.ID)– Pemerintah memproyeksikan beberapa skenario pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kemungkinan perkembangan kasus Covid 19. Skenario terburuk terjadi jika penyebaran kasus Covid 19 berlangsung 3-6 bulan, diberlakukan lockdown, dan perdagangan internasional drop hingga di bawah 30 persen, maka diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berada di kisaran 0 – 2,5 %.
Angka tersebut berarti menurun drastic, jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 5,02%. Namun masih lebih baik dibandingkan krisis 1998, dimana pertumbuhan ekonomi Indoesia mengalami kontraksi -13,13 %.
Baca Juga: Penanganan Covid 19, BUMN Siapkan 4,7 Juta Masker dan Obat untuk 60.000 Orang
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, hampir semua lembaga membuat skenario dan proyeksi pertumbuhan ekonomi pasca penyebaran Covid 19. Namun, menurut dia, pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun tidak bisa diprediksi selama penyebaran Covid 19 belum berakhir.
“Apakah bisa akurat di saat perubahan masih berjalan? Di Kemenkeu, kami membuat beberapa skenario,” ujar Sri saat konferensi pers virtual, Jumat, 20 Maret 2020.
Baca Juga: Persib Kesulitan Dapat Tempat Latihan di Bandung di Tengah Ketidakpastian Jalannya Kompetisi Liga 1
Skenario tersebut meliputi beberapa aspek seperti perdagangan internasional, baik dengan Tiongkok atau negara lain, pertumbuhan industri, konsumsi rumah tangga terutama bahan pokok dan kesehatan, serta kemungkinan terjadinya pemutusan tenaga kerja.
Dalam skenario tersebut juga mempertimbangkan kebijakan lockdown yang akan mempersempit pergerakan aktvitas masyarakat dan ekonomi. Tidak kalah penting, skenario itu juga mempertimbangkan lama penyebaran Covid 19 bisa tertangani.
“Kalau skenarionya lebih berat dimana durasi penyebaran bisa mencapai 3-6 buan, kemungkinan terjadi lockdown , dan perdagangan internasional drop di bawah 30 persen. Maka skenario terburuknya adalah pertumbuhan bisa 2,5 sampai 0 %,” ujar Sri.
Meskipun demikian, dia mengatakan, pemerintah berharap agar penemuan vaksin bisa memperpendak dampak penyebaran Covid 19. Dengan demikian, skenario terburuk Covid 19 tersebut tidak perlu terjadi.
Namun pemerintah tetap perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai skenario. Hal itu termasuk mempersiapkan jaringan pengamanan sosial yang juga dilakukan bersama dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Baca Juga: Lima Pejabat Cianjur yang Nekat Liburan ke Eropa di Tengah Wabah Corona Sudah Tiba di Indonesia
Berdasarkan perhitungan kembali anggaran yang dilakukan Kementerian Keuangan, terdapat dana Rp 121,3 triliun yang bisa digunakan untuk menangani bencana nasional Covid 19. Dana tersebut terdiri dari Rp 62,3 triliun dana APBN dan Rp 59 triliun dana transfer daerah. “Dengan transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 850 triliun, seharusnya daerah juga bisa realokasi anggarannya,” ujar dia.
Sri mengatakan, proses realokasi anggaran tersebut hanya membutuhkan waktu dua hari. Selanjutnya anggaran sudah bisa digunakan untuk penanganan Covid 19, baik seperti anggaran membeli alat kesehatan, infrastruktur rumah sakt, jaringan pengaman sosial maupun membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
PR-Wahyu
