JAKARTA (SUARABARU.ID) – Di tengah pandemi virus corona yang mengguncang dunia, ketersediaan stok pangan nasional harus tercukupi, dan itu wajib mendapat prioritas. Pemerintah Republik Indonesia (RI), harus mampu memberikan kepastian tentang ketersediaan dan ketercukupan pangan di Tanah Air.
”Stok pangan nasional, harus diwujudkan dalam jumlah yang cukup, dan dibarengi regulasi yang pro-rakyat,” tegas Anggota Komisi IV DPR-RI, Drs Hamid Noor Yasin MM. Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, mendesak perlunya ada langkah strategis yang harus dilakukan oleh Kementerian Pertanian, dalam menyikapi wabah Corona Virus Diease atau Covid-19.
Utamanya, tandas Hamid, terhadap upaya mewujudkan stok pangan nasional dalam jumlah yang mencukupi bagi kebutuhan bangsa Indonesia. Hamid menyatakan, Komisi IV DPR-RI membidangi masalah pertanian dan pangan. ”Meski Kementerian Pertanian memberikan jaminan bahwa stok 11 kebutuhan pangan di Tanah Air dalam kondisi aman, tapi itu harus dibarengi penataan regulasi yang berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Langkah Kontradiktif
Hamid, Anggota DPR-RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Jateng (Wonogiri, Karanganyar, Sragen), menemukan indikasi langkah pemerintah yang kontradiktif. ”Beberapa hari belakangan ini, saya mendapat laporan terkait dengan adanya regulasi Kementerian Perdagangan, yang makin memperbesar kran impor untuk komoditas bawang putih,” tegasnya.
Ironisnya lagi, tandas Hamid, ada masukan terkait arahan Menko yang meminta mengeluarkan semua PI (Persetujuan Impor) bahan pokok seperti gula, beras dan sebagainya. ”Ini menjadi langkah kontradiktif,” tegasnya. Menjadi tindakan yang tidak sejalan antara keyakinan yang diberikan Menteri Pertanian, yang menepis stok pangan nasional saat ini dalam kondisi menipis, sehingga masyarakat tak perlu khawatir terjadinya kekurangan pasokan serta kenaikan harga barang. ”Tapi di sisi lain, mengapa semua kran impor pangan malah dibuka ?,” tegas Hamid.
Politisi PKS ini, menyoroti bahwa pada hasil pengumuman Rapat terbatas (Ratas) Kabinet Jokowi pada pembahasan pangan, yang menyatakan pasokan cukup aman untuk 11 bahan pokok pangan, mestinya tidak dibarengi ada opsi langkah buka kran impor kembali. Monitoring yang menemukan kelangkaan beberapa komoditas, perlu diduga ada permainan pedagang besar yang nakal, dengan pola permainan menahan stok.
Dampak Negatif
Hamid, selaku legislator tingkat pusat, menyatakan, saat ini nilai rupiah lagi jatuh. Tentunya, ini akan memberikan dampak negatif pada perekonomian nasional. Bukankah tindakan dagang yang memasukkan komoditas dari luar negeri, akan maiin menggerus devisa ?. Mencermati ini, pemerintah sebaiknya mengabaikan opsi impor, dan berupaya mengoptimalkan potensi dari dalam negeri.
Apalagi, tambah Hamid, roh yang diamanatkan oleh undang-undang pangan kita, jaminan ketersedian pangan itu bukan berasal dari impor, tapi disediakan dari negeri. ”Ini yang menyangkut tentang kedaulatan pangan,” ucap Hamid.
Politisi PKS ini menyarankan kepada pemerintah, agar dalam upaya menanganani dan meredam wabah Covid-19 supaya tidak meluas, diharapkan tidak akan menganggu aktivitas usaha tani di Tanah Air. Regulasi khusus untuk mendukung dan mempermudah aktivitas usahatani pertanian, terutama dalam penyediaan pangan, memiliki nilai yang sangat strategis, karena ini menyangkut hajat hidup bagi setiap makhluk hidup terhadap kecukupan akan kebutuhan pangannya.
Di sisi lain, Hamid, meminta kepada pemerintah agar memberikan statement dan penetapan regulasi, untuk memastikan pendapatan petani yang memadai. Yakni dengan memberikan kepastian harga yang baik, dan tidak diganggu oleh komoditas impor. ”Dan yang penting lagi bagi seluruh masyarakat, adanya jaminan akses pangan yang mudah didapat dengan harga wajar atau normal,” tegasnya.
Bambang Pur
