SEMARANG (SUARABARU.ID) – Kasus penghentian ibadah umroh oleh pemerintah Arab Saudi membuat ribuan calon jamaah asal Indonesia cemas. Untuk menghindari masalah, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta Kementerian Agama (Kemenag) Jateng gencar melakukan sosialisasi termasuk memastikan calon jamaah tidak dikenakan biaya tambahan.
Hal itu disampaikan Ganjar usai melantik 170 kepala sekolah SMA/SMK dan SLB negeri Jateng di Gradhika Bhakti Praja, Jumat (28/2/2020). Menurut Ganjar, komunikasi sangat penting agar para calon jamaah tidak was-was.
“Saya minta kepada Kemenag untuk komunikasi dengan para penyelenggara ibadah haji dan umroh dan calon jamaah. Sampaikan apa yang sebenarnya terjadi agar semuanya tenang,” kata dia.
Ganjar juga meminta Kanwil Kemenag Jateng untuk aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Sebab sampai saat ini, keputusan penghentian ibadah umroh itu masih simpang siur.
“Semua harus aktif agar tahu keputusan akhirnya seperti apa. Kan kita belum tahu keputusan dari Kerajaan Arab Saudi seperti apa, termasuk dari Kementerian Luar Negeri. Saya kira, Kemenlu sampai saat ini masih bicara dan mencari solusi terbaik,” imbuhnya.
Selain itu, Kemenag lanjut Ganjar juga diminta memastikan tidak ada biaya tambahan yang dikenakan kepada para calon jamaah akibat penghentian ini. Dirinya khawatir, akibat masalah ini, para calon jamaah dirugikan.
“Jangan sampai nanti ada konsumen yang dirugikan. Kemenag harus hadir sebagai representasi negara. Maka saya minta Kanwil Kemenag Jateng segera turun untuk koordinasi dengan penyelenggara ibadah haji dan umroh serta sosialisasi kepada para jamaah agar tidak ada yang dirugikan,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, Pemerintah Arab Saudi melakukan penghentian sementara perjalanan ibadah umroh. Hal itu dilakukan karena untuk menanggulangi penyebaran virus corona yang dalam beberapa pekan terakhir menjangkiti sejumlah negara.
Akibatnya, sejumlah biro perjalanan haji dan umroh merasa dirugikan. Mereka yang telah mempersiapkan segala hal dan telah membayar sejumlah kebutuhan.
Pemerintah pusat melalui Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus, M Arfi Hatim telah melarang biro haji umroh mengenakan biaya tambahan kepada jamaah akibat kejadian ini. Menurutnya, apa yang terjadi saat ini adalah force majeure, dan pemerintah akan mencarikan solusinya.
Hery Priyono-Wahyu
