JEPARA ( SUARABARU.ID) – Tingginya angka stunting di Jepara mendapatkan tanggapan serius dari DPRD Jepara. Pasalnya stunting bukan saja menyangkut kelambatan pertumbuhan fisik anak, tetapi juga kecerdasan dan mental anak.
Ini menjadi persoalan serius sebab kita sedang berusaha untuk mewujudkan generasi yang memiliki kualitas menghadapi persaingan global yang semakin berat.
Hal tersebut diungkapkan oleh Nur Hidayat, Ketua Komisi C DPRD Jepara yang membidangi Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat kepada SuaraBaru.Id Jum’at (28/2-2020) pagi menanggapi angka stunting balita di Jepara yang mencapai 19,61 persen.
Data tersebut terungkap dalam Rembuk Stunting yang berlangsung Kamis (27/2-2020) di ruang Sostrokartono Setda Jepara.
Walaupun angka tersebut menurun sebesar 8 persen dibandingkan tahun lalu, namun masih saja menempatkan Jepara sebagai 4 kabupaten prioritas di Jawa Tengah. Oleh karena itu berdasarkan rapat koordinasi teknis percepatan konvergensi stunting oleh tim nasional harus dipercepat penanganannya
Oleh sebab itu menurut politisi dari Partai Nasdem ini, dalam waktu dekat fihaknya akan memanggil Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan OPD terkait lainnya untuk membicarakan persoalan ini.
“Karena menyangkut pertumbuhan anak maka penangannya harus cepat dan integratif. Sebab jika terlambat penanganan akan semakin sulit untyuk memulihkannya,” ujar Nur Hidayat.
Karena itu Nur Hidayat mengajak semua fihak, bukan hanya DKK dan organisasi perangkat daerah, tetapi juga kelompok masyarakat dan para aktivis serta pemerintahan desa untuk ambil bagian dalam mengatasi persoalan stunting ini.
“Salah satu yang juga penting adalah menumbuhkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya gizi bagi pertumbuhan anak dan keluarga,” pinta Nur Hidayat yang juga menjabat Sekretaris DPD Partai Nasdem Jepara..
Waspadai Dampak Pabrik
Diungkapkan juga oleh Nur Hidayat, saat ini tingginya lapangan pekerjaan untuk perempuan di Jepara akibat perkembangan investasi asing juga harus disikapi dengan bijaksana. “Kita senang dan mengapresiasi dinamika perempuan Jepara yang mandiri karena bekerja.
Namun disisi lain ada perubahan pola asuh anak yang lebih diserahkan kepada bapak. Akibatnya bisa saja asupan gizi dan ASI kurang terpenuhi,” ujar Nur Hidayat lebih lanjut.
Ia juga mengungkapkan, dalam kunjungan monitoring di sejumlah Puskesmas, ditemukan fakta yang menunggui anak yang tengah dirawat di puskesmas adalah ayahnya, sementara ibu harus bekerja.
“Karena itu realitas sosial ini harus disikapi dengan sungguh-sungguh melalui edukasi, tanpa menutup kesempatan perempuan untuk bekerja,” ujar Nur Hidayat.
Nur Hidayat juga menghimbau hendaknya perusahaan di Jepara benar-benar memperhatikan kesehatan ibu pada masa reproduksi dengan memberikan hak-hak karyawan, terrmasuk penambahan zat besi dan gizi kepada karyawan perempuan pada masa produktif atau juga pada masa kehamilan.
Hadi Priyanto
